Disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19 ditengarai lemah, termasuk di birokrasi. Pelacakan kontak erat pasien positif korona sangat menentukan peredaman penularan.
Oleh
Tim Kompas
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kluster-kluster baru positif Covid-19 terus bermunculan di tengah pelonggaran pembatasan sosial. Pengawasan yang lebih ketat dibutuhkan.
Pada Senin (27/7/2020), Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan istrinya, Ririen Kartika Rini, terkonfirmasi positif Covid-19. ”Hari ini ulun (saya) beserta ibu, berdasarkan hasil swab, terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk itu, ulun meminta doa untuk kesembuhan kami agar diberi kekuatan, kemudahan dalam berobat, dan bisa melewati ini dengan baik,” kata Nadjmi dalam video di akun Instagram-nya, kemarin.
Video singkat tersebut tampak direkam di sebuah ruang perawatan pasien. Dengan mengenakan alat bantu pernapasan, Nadjmi juga berpesan kepada warga Kota Banjarbaru untuk tidak menganggap enteng persoalan Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Rizana Mirza, yang dihubungi dari Banjarmasin, mengatakan, wali kota dan istri dirawat di RSUD Idaman, Banjarbaru, sejak Minggu. Kondisi keduanya stabil.
”Kami belum bisa memastikan terpapar dari mana karena aktivitas beliau cukup padat dan mobilitasnya tinggi. Minggu lalu, beliau melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, ke Kementerian Kesehatan,” katanya.
Sebelumnya, Selasa pekan lalu, Bupati Pemalang dan istri juga diumumkan positif Covid-19 beserta dua pejabat teras. Hari Sabtu, kasus positif bertambah di jajaran birokrasi Pemalang, Jawa Tengah.
Melihat tren positif karena mobilitas tinggi, pejabat publik wajib konsisten mematuhi protokol kesehatan karena rentan tertular. Di Jawa Timur, pejabat teras di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya tercatat tertular. Bahkan, dua di antaranya meninggal, yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Chandra Oratmangun dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim Rudy Ermawan Yulianto.
Selain kedua pejabat tersebut, masih ada beberapa pejabat teras yang terpapar Covid-19. Di Surabaya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji juga terpapar Covid-19.
Chandra dan Agus berkantor di gedung yang sama, yakni di Siola. Selama pandemi, Siola yang merupakan Mal Pelayanan Publik dan sejumlah kantor dinas lain pernah dua kali ditutup karena ada aparatur sipil negara di gedung itu yang positif Covid-19.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan, seluruh warga, termasuk pejabat, harus disiplin mematuhi protokol kesehatan, baik saat bekerja maupun di rumah. Sebab, potensi penularan bisa terjadi di mana saja dan dari siapa saja.
Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan, penularan Covid-19 tidak memandang profesi dan status sosial. Siapa saja rentan tertular jika tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan, termasuk pejabat.
Kluster Wakil Wali Kota Solo
Di Solo, 60 orang yang kontak erat dengan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo yang dinyatakan positif Covid-19 menjalani tes usap. Meski demikian, Pemkot Solo tak memberlakukan pembatasan aktivitas di kantor pemerintahan.
Sekretaris Daerah Solo Ahyani menyatakan, para pejabat dan staf yang kontak erat dengan Purnomo sudah menjalani tes usap. Salah satunya Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. ”Hasilnya belum keluar,” kata Ahyani.
Sebelum diketahui positif Covid-19, Purnomo melakukan sejumlah kegiatan. Pada Kamis (16/7), ia bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Selain Purnomo, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (UNS) Ahmad Yunus juga diketahui positif Covid-19, Minggu (19/7).
Yunus mengatakan, sebelum dinyatakan positif, ia bertemu Achmad Purnomo pada Sabtu (11/7) pagi. Penelusuran kontak erat kasus positif korona juga menambah lonjakan kasus di Karawang, Jabar. Senin (27/7), merupakan yang tertinggi di Karawang, yakni 14 orang. Penularan diduga karena warga bersinggungan langsung dengan beberapa pasien positif dari kluster masyarakat.
Kasus baru ini didapat dari hasil penelusuran kontak dekat tujuh pasien Covid-19 di Kecamatan Telukjambe Timur, Jumat.
Sementara itu, kluster pemerintahan juga muncul di Samarinda, ibu kota Kaltim. Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di kluster itu yang semula berjumlah 17 kasus bertambah menjadi 19 kasus.
Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Kaltim Syafranuddin mengatakan, adanya aparatur sipil negara dan pejabat yang terjangkit Covid-19 di lingkungan Pemprov diduga akibat transmisi lokal.
Pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Ike Anggraeni, mengatakan, karakteristik penularan Covid-19 di Kaltim berbeda dengan di Pulau Jawa. Munculnya kluster di lingkungan pemerintahan menunjukkan disiplin pada protokol kesehatan belum dijalankan optimal.
Perketat perjalanan
Demi menekan penularan Covid-19, pemerintah diminta memperketat aturan syarat warga yang ingin melakukan perjalanan ke daerah lain. Idealnya, pelaku perjalanan harus menjalani tes reaksi rantai polimerase (PCR).
”Tes itu lebih tepat dilakukan saat pelaku perjalanan sampai di daerah tujuan. Tesnya paling bagus dengan tes PCR, bukan rapid test (tes cepat),” kata epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama.
Langkah itu penting untuk memastikan setiap pelaku perjalanan benar-benar tak terinfeksi Covid-19 sebelum masuk ke suatu daerah. ”Tujuan tes itu untuk memastikan seseorang itu aman atau tidak saat masuk ke satu daerah,” tuturnya.
Pelacakan kasus juga mutlak adanya. Di Kabupaten Cirebon, pemkab terus menelusuri riwayat kontak penularan di kluster Plered dan Losari yang menyebabkan belasan warga positif Covid-19. Selain membatasi pergerakan warga, tes usap massal juga bakal digelar.
Pembatasan dilakukan setelah ditemukan kluster penularan Plered (sebelumnya disebut kluster Trusmi). Kluster tersebut bermula saat pria berusia 36 tahun asal Semarang yang sakit dijemput keluarganya pulang ke Trusmi Kulon.
Tunda dulu kerinduan pada keluarga di kampung sampai kondisi pulih.
Penelusuran sementara, sebanyak 16 orang yang pernah kontak erat dengan pasien juga terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka adalah sembilan keluarga pasien, asisten rumah tangga, dan penarik becak. Lima orang lainnya adalah aparat Desa Trusmi Kulon, termasuk kepala desa.
Sementara itu, untuk mengantisipasi penularan virus korona, Pemprov Aceh melarang PNS mudik Idul Adha dan membatasi pemudik dari luar.
”Tunda dulu kerinduan pada keluarga di kampung sampai kondisi pulih,” kata juru bicara Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani.(JUM/CIP/SYA/BRO/MEL/HRS/NSA/EGI/IKI/AIN/VIO)