Masih Ada Kabupaten di Kalbar yang Lengah Menangani Covid-19

Enam bulan terakhir berdasarkan evaluasi masih ada pemerintah kabupaten di Kalimantan Barat yang lengah menangani Covid-19. Hal itu menyebabkan kasus Covid-19 tak kunjung selesai.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Tes usap dilakukan kepada pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/8/2020).

PONTIANAK, KOMPAS — Berdasarkan evaluasi enam bulan terakhir, masih ditemukan kabupaten di Kalimantan Barat yang lengah menangani Covid-19. Bahkan, hingga kini belum ada perbaikan. Itulah sebabnya, kasus Covid-19 yang sempat hilang muncul kembali.

”Saya lihat ada kabupaten yang dari awal kasus Covid-19, kepala daerahnya kurang gereget menangani Covid-19. Sekarang pun begitu, saat sempat zona hijau, tetapi lengah. Padahal, sudah diingatkan jangan lengah, sehingga muncul lagi kasus Covid-19. Kabupaten lengah,” ujar Gubernur Kalbar Sutarmidji, Rabu (26/8/2020).

Namun, ada juga kabupaten/kota yang telah berubah. Mereka diingatkan dan menyikapinya dengan kewaspadaan sehingga kasus cenderung terkendali. Pemerintah Provinsi Kalbar pun meminta kewaspadaan diteruskan. Dalam enam bulan ke depan sampai akhir tahun, kabupaten/kota diwajibkan mengirim sampel tes usap minimal 200 unit per minggu.

Baca juga : Kasus Covid-19 dari Transmisi Lokal Bertambah di Kalbar

Jika kabupaten/kota tidak mengirim sampel hingga 200 per minggu, dana transfer bagi hasil ke kabupaten/kota yang bersangkutan akan ditunda. ”Benar akan saya tunda,” ujar Sutarmidji.

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Zona risiko di Kalimantan Barat, Senin (24/8/2020).

Pemerintah Provinsi Kalbar menganggarkan Rp 100 miliar untuk menangani Covid-19. Anggaran itu diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun. Seluruh penggunaan anggaran Covid-19 didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pergub itu di antaranya mengatur kewajiban kabupaten/kota mengirim 200 sampel per minggu dan sanksi bagi pelanggar protokol.

Saya lihat ada kabupaten yang dari awal kasus Covid-19, kepala daerahnya kurang gereget menangani Covid-19. (Sutarmidji)

Kepala Departemen Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Pontianak, Agus Fitriangga, menilai tidak hanya pemerintah kabupaten/kota yang lemah. Desa sejauh ini juga masih lemah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Bahkan, masyarakat belum memiliki informasi yang cukup soal Covid-19.

Menurut Agus, ada masyarakat di desa yang tidak tahu soal Covid-19. Penguatan desa siaga harus dilakukan sebagai strategi menangani hal itu. Namun, tidak ada sumber daya manusia di desa yang melakukannya. Satuan tugas Covid-19 hendaknya menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan Covid-19. Mereka bisa menjadi panutan warga.

Baca juga : Grafik Kasus di Kalbar Melampaui Puncak Tertinggi Gelombang Pertama

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, hingga Rabu (26/8/2020) secara kumulatif jumlah kasus Covid-19 di Kalbar 605 orang. Sebanyak 468 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal.