Anggaran Membengkak, Pemkot Manado Pangkas Jumlah Tenaga Harian Lepas
Pemkot Manado akan mengurangi jumlah pegawai berstatus tenaga harian lepas hingga setengah dari jumlah sekarang demi menghemat anggaran. Keputusan ini menuai protes, salah satunya dari tenaga harian satpol PP.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·3 menit baca
MANADO, KOMPAS — Pemerintah Kota Manado akan mengurangi jumlah pegawai berstatus tenaga harian lepas hingga separuh dari jumlah saat ini demi menghemat anggaran. Rencana tersebut berujung penolakan dan bahkan demonstrasi, antara lain dari satuan polisi pamong praja.
Hingga Jumat (8/1/2021), keputusan tersebut masih dalam perumusan. Namun, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Manado Xavier Runtuwene mengatakan, pemkot merencanakan pemangkasan jumlah tenaga harian lepas (THL) dari 5.000-6.000 orang menjadi sekitar 3.000 saja.
”Tahun ini akan ada perubahan terhadap jumlah THL di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemkot Manado. Ini karena anggaran yang ada tidak mampu lagi membiayai (gaji) seluruh THL,” ujar Xavier ketika dihubungi melalui sambungan telepon.
Jumlah THL di setiap dinas dan instansi lain akan disesuaikan dengan anjuran organisasi kepegawaian sesuai analisis jabatan. Rekomendasi ini disesuaikan dengan analisis beban kerja sehingga jumlah THL di setiap SKPD bisa disesuaikan dengan besaran APBD tahun 2021.
Xavier mengatakan, pandemi Covid-19 telah menguras anggaran pemkot. Dari total APBD Rp 1,8 triliun, sebesar Rp 96,98 miliar telah dialihkan khusus untuk penanganan dampak pandemi di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Alokasi terbesar adalah untuk menyediakan jaring pengaman sosial berupa bahan makanan, yakni Rp 57,1 miliar.
Kebijakan ini pun berimbas pada honor THL. Dari sekitar Rp 146 miliar yang dianggarkan, rasionalisasi anggaran memangkas lebih kurang Rp 39 miliar. Namun, besaran ini belum diketahui pasti karena pembahasan APBD Perubahan Manado 2020 oleh pemkot dengan DPRD kota berlangsung alot dan akhirnya tidak dilanjutkan. Defisit APBD 2020 dilaporkan mencapai Rp 119 miliar.
Gaji THL di beberapa dinas pun dikabarkan terpangkas dari Rp 3,3 juta menjadi sekitar Rp 2 juta. Ada pula laporan gaji THL tidak dibayarkan pada bulan-bulan terakhir 2020. Namun, Xavier mengatakan, setelah pemangkasan jumlah THL, gaji akan kembali seperti semula. ”Pasti ada perubahan lagi, kembali sesuai UMP (upah minimum provinsi),” kata Xavier.
Wacana pemangkasan jumlah THL sempat mendapat penolakan keras, terutama dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manado yang diperkuat 493 orang THL. Gaji mereka pada Desember 2020 juga belum dibayarkan. Mereka pun berunjuk rasa pada Senin-Selasa (4-5/1/2021) di kompleks Kantor Wali Kota Manado, meminta jaminan agar tak diberhentikan.
Kepala Satpol PP Manado Hanny Waworuntu mengatakan, seruan para THL yang dibawahkannya sudah didengar meski belum ada ketetapan. ”Kami sudah mengadakan pertemuan dengan Pak Sekda Micler Lakat dan diterima dengan baik. Prinsipnya, 493 THL akan diakomodasi oleh pemkot,” katanya.
Menurut Hanny, total THL satpol PP di Manado masih kurang dari kebutuhan di lapangan. Selama ini ia berupaya mengefisienkan penugasan personel. Untungnya, sejak Covid-19 merebak, tidak ada THL Satpol PP Manado yang gajinya dipangkas meski sempat belum dibayarkan.
Saat ini, pembahasan masih berlangsung. Sekda Manado Micler Lakat telah menjanjikan pula gaji THL satpol PP pada Desember 2020 akan segera dibayarkan. Adapun Micler tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi lewat aplikasi percakapan WhatsApp meski pesan telah dibaca.
Sejak akhir 2020, Pemkot Manado belum menggelar rekrutmen THL untuk 2021. Adapun pada awal 2020, setidaknya 3.359 THL direkrut untuk ditempatkan pada 53 instansi daerah. Sebanyak 507 orang THL diterima di satpol PP, sedangkan 473 orang di dinas pendidikan dan kebudayaan. Sekretariat DPRD Manado, yang beranggotakan 40 orang, menerima 250 THL.
Xaverius, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Manado, mengatakan, jumlah THL sebenarnya masih kurang di beberapa SKPD. Satpol PP, misalnya, membutuhkan setidaknya 700 orang. Kondisi keuangan sebelum pandemi mengakibatkan hanya sekitar 500 orang yang bisa diterima. ”Sekarang situasi keuangan berubah lagi sehingga ada kebijakan yang harus diambil,” katanya.