Sri Lanka adalah negeri yang banyak direpotkan oleh keberadaan media sosial. Tahun lalu, kerusuhan SARA menyebabkan mereka harus mengendalikan media sosial karena menjadi sumber penyebaran hoaks.
Oleh
Andreas Maryoto
·3 menit baca
Kompas
Andreas Maryoto, Wartawan Senior Kompas
Sri Lanka adalah negeri yang banyak direpotkan oleh keberadaan media sosial. Tahun lalu, kerusuhan SARA menyebabkan mereka harus mengendalikan media sosial karena menjadi sumber penyebaran hoaks.
Peristiwa peledakan bom di gereja dan hotel yang menewaskan ratusan orang pada 21 April 2019 juga memicu negara itu untuk mengeblok media sosial dengan alasan menekan kemungkinan dampak ikutan pascaledakan. Apa manfaat dan kerugian mengeblok media sosial oleh aparat?
Pemerintah Sri Lanka mengeblok hampir semua media sosial. Sejumlah pengamat mengatakan, media-media sosial itu tak dapat diakses karena langkah pemerintah negara itu yang bertujuan untuk menekan kemungkinan aksi-aksi kekerasan lanjutan. Mereka tidak ingin media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan ujaran kebencian yang bisa memicu keresahan massal.
REUTERS/THOMAS PETER
Warga berkumpul dalam pemakaman massal korban bom di Negombo, Sri Lanka, tiga hari setelah ledakan bom bunuh diri di gereja dan hotel yang menewaskan ratusan orang. Pemerintah Sri Lanka mengeblok media sosial seusai serangan bom itu.
India, seperti dikutip New York Times, juga pernah mengeblok media sosial di tengah kerusuhan yang disebabkan oleh informasi yang disimpangkan. Informasi palsu itu berawal dari kasus penculikan anak yang disebutkan dilakukan oleh beberapa orang. Sebuah video yang berisi seolah terjadi penculikan menjadi viral di beberapa grup Whatsapp hingga menyebabkan pembunuhan terhadap puluhan orang.
Pakistan juga pernah mengeblok Facebook selama beberapa pekan pada 2010 setelah beberapa konten SARA muncul di media sosial itu. Secara terbatas komisi pemilihan umum setempat juga pernah mengeblok akses media sosial di jaringan mereka untuk menekan kemungkinan serangan siber yang hendak meretas sistem penghitungan suara.
Beberapa negara lain, seperti Mesir, Bangladesh, dan Iran, pernah mengeblok media sosial karena khawatir media itu digunakan untuk penyebaran informasi yang tidak benar dan juga karena alasan keamanan. Secara umum, pemblokiran terkait dengan pemilihan umum di beberapa negara dan konflik elite yang merambat ke masyarakat.
REUTERS
Foto Logo Facebook, Google, dan Twitter
Meski demikian, ada juga yang menggunakan cara itu untuk menekan pergerakan oposisi. Di Indonesia, beberapa kalangan melalui media sosial sempat melontarkan gagasan penutupan media sosial untuk menjaga ketenangan selama pemilihan umum pekan lalu.
Langkah pemblokiran media sosial itu, terutama yang dilakukan Sri Lanka, menyadarkan beberapa negara tentang kapasitas perusahaan media sosial menangani konten-konten berbahaya sehingga tidak memunculkan keresahan. Mereka ragu dengan langkah perusahaan media sosial berdasarkan pengalaman sebelumnya. Langkah mereka dinilai lamban. Fenomena ini telah menjadi perhatian pemerintah di sejumlah negara.
Tak mengherankan apabila Inggris dan beberapa negara lain telah menyiapkan denda dan hukuman berat bagi pengelola perusahaan media sosial yang dinilai bisa menjadi media penyebaran keresahan sosial. Bahkan, sebuah studi menyebutkan, peningkatan kekerasan terkait dengan peningkatan penggunaan media sosial. Penelitian yang dilakukan di Jerman menyebutkan, serangan-serangan terhadap imigran meningkat seiring dengan kenaikan penggunaan media sosial.
AP PHOTO/ELISE AMENDOLA
Tamu dan media melakukan tur di Kantor Facebook di Cambridge, Massachusetts, AS, 9 Januari 2019. Facebook menyatakan telah melakukan pembaruan (update) yang ditujukan untuk memerangi penyebaran informasi palsu dan berbahaya di media sosial itu.
Di sisi lain, berbagai pendapat menunjukkan, kerugian pemblokiran media sosial adalah komunikasi murah antarkeluarga terputus. Dalam kasus Sri Lanka, keluarga-keluarga miskin yang ingin mengakses informasi tentang sanak saudara mereka yang mungkin menjadi korban sama sekali tidak bisa dilakukan. Mereka sebenarnya bisa menggunakan media sosial untuk memastikan keberadaan sanak saudaranya. Apalagi, warga Sri Lanka lebih percaya berita di media sosial dibanding informasi dari sumber-sumber pemerintah.
Melihat dari berbagai pertimbangan itu, tidak ada resep yang mujarab bagi setiap negara untuk membuka atau menutup akses media sosial ketika terjadi krisis politik. Ada beberapa alasan tersendiri yang diambil pemerintah masing-masing untuk tetap membuka atau menutup akses media sosial. Dua hal yang bisa menjadi pertimbangan saat memutuskan itu adalah siapakah yang akan terdampak paling parah apabila media sosial diblok dan apakah keputusan itu akan menyelesaikan masalah yang ada?
