Setya Novanto Tersangka Korupsi KTP Elektronik

Kompas/Alif Ichwan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (kanan) mengumumkan langsung penetapan Ketua DPR Setya Novanto secara resmi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik, di Jakarta, Senin (17/7).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (17/7), resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka langsung diumumkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Agus, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan jabatannya selaku anggota DPR dalam proses pembahasan penganggaran dan pengadaan KTP-el. ”Setelah mencermati fakta persidangan terhadap dua terdakwa perkara KTP elektronik, yakni saudara Irman dan Sugiharto, dalam perkara korupsi KTP elektronik tahun 2011-2012, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan SN (Setya Novanto), anggota DPR periode 2014-2019, sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket sebesar Rp 5,9 triliun,” papar Agus.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan SN, anggota DPR periode 2014-2019, sebagai tersangka.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua DPR Setya Novanto datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Setya Novanto didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebelum memasuki Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

KPK menyangka, Novanto, melalui pengusaha Andi Agustinus, diduga berperan dalam mengondisikan peserta dan pemenang barang dan jasa dalam tender KTP-el. ”SN melalui AA diduga berperan, baik dalam proses perencanaan anggaran di DPR maupun proses pengadaan barang dan jasa KTP elektronik. Saudara SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang barang dan jasa KTP elektronik,” tutur Agus.