Detail Program Kerja Disampaikan Langsung ke Masyarakat

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebelum dimulainya debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Para pasangan calon, antara lain  menjadikan debat sebagai tempat untuk menyampaikan misi, visi, dan program kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Kedua kandidat Pemilihan Presiden 2019 menganggap ajang debat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan secara singkat garis besar visi-misi dan program kerja. Untuk itu, tim sukses kedua pasangan calon menggiatkan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan secara rinci janji-janji politik selama masa kampanye.

Penjabaran secara langsung kepada masyarakat dimaksudkan untuk meredam kontroversi yang hadir setelah para pasangan calon menjabarkan gagasan di agenda debat perdana, Kamis (17/1/2019).

Kegiatan blusukan dan kampanye tatap muka dilakukan untuk menyampaikan visi-misi yang tidak terelaborasi dan disampaikan utuh pada agenda debat.

Aris Setiawan Yodi

Ace Hasan Syadzily

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, ketika dihubungi di sela-sela mendampingi kegiatan kampanye Ma’ruf Amin di wilayah Bandung, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019), menuturkan, kegiatan blusukan dan kampanye tatap muka dilakukan untuk menyampaikan visi-misi yang tidak terelaborasi dan disampaikan utuh pada agenda debat.

Ia mencontohkan, terkait isu hak asasi manusia, pasangan Jokowi-Ma’ruf tidak hanya menekankan penyelesaian kasus HAM masa lalu, tetapi juga kesetaraan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang harus dipenuhi kepada perempuan, anak, dan kaum penyandang disabilitas.

”Jadi, dalam konteks HAM, kami menekankan pemenuhan hak-hak semua pihak, termasuk telah dilakukan pemerintahan Jokowi yang melaksanakan pemenuhan hak dasar bagi kelompok penyandang disabilitas,” kata Ace.

Kemudian, di bidang penegakan hukum, Ace menyebutkan, terdapat visi-misi Jokowi-Ma’ruf yang akan mendorong bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ketika mengalami masalah hukum.

”Visi-misi disampaikan baik di media maupun pertemuan di masyarakat. Adapun debat kami mencoba memberikan edukasi politik yang tidak hanya menghadirkan retorika, tetapi juga menyampaikan hal-hal konkret,” kata Ace.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Dahnil Anzar Simanjuntak

Secara terpisah, koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai visi-misi yang disampaikan secara singkat pada debat kemarin harus dijabarkan lebih detail oleh tim kampanye dan juru bicara secara langsung kepada masyarakat. Upaya itu, katanya, dilakukan melalui berbagai kegiatan tatap muka yang digelar BPN Prabowo-Sandiaga di semua daerah.

Gagasan Prabowo terkait Presiden sebagai chief of law enforcement, kata Dahnil, merupakan komitmen calon presiden nomor urut 02 itu untuk memastikan hukum harus bekerja sesuai dengan norma yang berlaku.

”Hukum tidak boleh menjadi alat politik. Apabila hukum mulai keluar dari rel dan normanya, sebagai kepala negara, Pak Prabowo bertanggung jawab untuk mengembalikannya sehingga bukan dalam makna mengintervensi hukum,” kata Dahnil.

Langkah utama Presiden sebagai chief of law enforcement ialah memastikan pimpinan lembaga hukum, seperti Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, hingga Menteri Hukum dan HAM yang bekerja di bawah presiden bekerja sesuai norma hukum dan tidak terpengaruh politik.

Dahnil menambahkan, langkah utama Presiden sebagai chief of law enforcement ialah memastikan pimpinan lembaga hukum, seperti Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, hingga Menteri Hukum dan HAM yang bekerja di bawah presiden bekerja sesuai norma hukum dan tidak terpengaruh politik. Apabila para pimpinan lembaga hukum melenceng dari norma, presiden bisa mengembalikan ke norma hukum melalui pemberhentian pimpinan lembaga penegak hukum itu.

Terkait penyampaian visi-misi, Dahnil mengungkapkan, Prabowo-Sandiaga juga menyampaikan hal itu ke pihak-pihak yang akan bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Atas dasar itu, Prabowo-Sandiaga menggelar pertemuan dengan 21 duta besar negara Uni Eropa pada Jumat lalu. ”Pertemuan itu untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan luar negeri Prabowo-Sandiaga,” ujarnya.

Evaluasi debat

Untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan empat debat mendatang, Ace  Hasan menekankan, semua kesepakatan yang diambil merupakan kesepakatan bersama. ”Nantinya kesepakatan tersebut harus disepakati menjadi bagian proses penyemapaian ke publik. Tidak boleh ada distorsi, seperti polemik kisi-kisi kemarin,” katanya.

Ia menekankan, TKN Jokowi-Ma’ruf tidak akan mempermasalahkan adanya kisi-kisi atau tidak dalam empat debat tersisa. Ia memastikan, Jokowi dan Ma’ruf mengedepankan aspek orisinalitas untuk menyampaikan ketajaman visi-misi yang tidak sekadar beretorika.

Sementara Dahnil menyampaikan, pihaknya akan fokus memberikan evaluasi kepada KPU agar kisi-kisi dan contekan di podium debat tidak diperlukan lagi. Menurut dia, hal itu dilakukan agar ajang debat presidensial menjadi pertarungan bebas untuk saling mengadu ”isi kepala” para capres dan cawapres.