JAKARTA, KOMPAS – Selain menanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengaturan jeda pencalonan 10 tahun bagi eks narapidana, pengetatan syarat pencalonan bagi eks napi yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah juga bisa dilakukan melalui aturan teknis. Hal ini bisa dilakukan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses