Presiden Kurangi Kegiatan Tatap Muka

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas via konferensi video di Istana Bogor. Presiden menginstruksikan realokasi anggaran kementerian dan lembaga negara untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan penguatan daya beli warga.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan bahwa dua orang warga Indonesia positif terinfeksi virus corona jenis baru (Covid-19) di Veranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kompas/Heru Sri Kumoro

JAKARTA, KOMPAS – Guna mencegah penyebaran lebih lanjut penyakit Covid-19 yang diakibatkan oleh virus korona baru, pemerintah mulai menerapkan protokol siaga untuk kegiatan birokrasi dan pemerintahan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara mengurangi pertemuan tatap muka.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas menggunakan konferensi video di Istana Bogor, Senin (16/03/2020). Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang berada di Kantor Presiden, Jakarta, tersambung dalam konferensi video itu.

Sejumlah menteri juga tersambung. Mereka berada di kantor masing-masing. Di antaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Rapat tersebut membahas tentang penyesuaian program dan anggaran kementerian dan lembaga negara dalam mengantisipasi penyakit Covid-19 dan pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Inti instruksi Presiden adalah realokasi anggaran kementerian dan lembaga negara untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan penguatan daya beli masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Masyarakat Batasi Kegiatan di Luar Rumah

”Kita berada pada situasi yang tidak biasa. Kita berada pada situasi yang berbeda, baik karena yang berkaitan dengan pelambatan ekonomi, baik juga karena yang berkaitan dengan Covid 19,” kata Presiden dalam pidato pengantar rapat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan bahwa dua orang warga Indonesia positif terinfeksi virus corona jenis baru (Covid-19) di Veranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kompas/Heru Sri Kumoro

Berkaitan dengan usaha mengatasi Covid 19, Presiden mengajak seluruh kementerian dan lembaga negara untuk memberikan perhatian dalam  pencegahan dan penanganan Covid 19 sesuai bidang kerja masing-masing. Anggaran perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak mendesak agar dialihkan untuk penguatan daya beli rakyat, yakni kepada buruh, petani, nelayan, serta usaha mikro dan kecil.

”Saya juga sudah minta ke Menteri Keuangan, kalau perlu dibekukan terlebih dahulu. Ada kurang-lebih Rp 40-an triliun yang nantinya bisa dilakukan dengan program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat, baik petani, nelayan, buruh, usaha mikro dan kecil. Arahnya ke situ. Beritahukan juga ke perusahan agar tidak melakukan PHK,” kata Presiden.

Menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi, menyatakan, sejalan dengan instruksi Presiden untuk mencegah penyebaran Covid 19, Wakil Presiden Ma’ruf Amin membatasi pertemuan-pertemuan tatap muka. ”Tidak dilakukan dengan intens seperti sebelumnya. Tapi bukan berarti dihentikan sama sekali. Bergantung urgensinya,” kata Masduki.

Pada Senin, Wapres Amin bekerja seperti biasa di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Agenda pertama adalah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden melalui konferensi video. Agenda kedua adalah wawancara dengan salah satu media nasional menggunakan Skype.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma\' ruf Amin (kiri)

”Negara tidak boleh berhenti, harus tetap bekerja. Pemerintahan tidak boleh berhenti, harus tetap bekerja. Saya kira semua rakyat  juga seperti itu tapi dengan kehati-hatian. Ini yang yang ditekankan Wapres. Tetap beraktivitas, tetap produktif, tapi dengan hati-hatian,” kata Masduki.

Sementara itu, pemerintah untuk sementara waktu juga menerapkan sistem kerja baru untuk birokrasi. Sehubungan dengan itu, terbitlah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020.

Isinya antara lain menyebutkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja di rumah atau tempat tinggalnya. Namun demikian, pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi tetap bekerja di kantor. ASN yang bekerja di rumah harus betul-betul bekerja di rumah kecuali dalam hal mendesak.

Dalam sepekan terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia telah melonjak. Kementerian Kesehatan mencatat, baru empat orang terinfeksi pada Sabtu (07/03/2020). Seminggu kemudian, Sabtu (14/04/2020), jumlah pasien terinfeksi menjadi 96 orang di delapan provinsi. Bahkan salah seorang di antaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.