Politik & Hukum Pemilu Cegah Pelanggaran Iklan Politik di Media Sosial

Cegah Pelanggaran Iklan Politik di Media Sosial

KPU tengah merampungkan draf revisi Peraturan KPU No 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. KPU hanya bolehkan akun resmi paslon.

Oleh INSAN ALFAJRI
· 1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Iklan politik Pemilihan Kepala Daerah 2020 di media sosial harus dikawal ketat. Transparansi dari platform digital sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran iklan politik di media sosial. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, menyatakan, KPU sedang merampungkan [...]
Editor: Suhartono
Bagikan