Senin (28/6/2021) malam, publik terkejut dengan tembakan laser yang membentuk kata-kata kritik pada KPK dan pemerintah, di Gedung KPK, Jakarta. Upaya terbaru dari masyarakat sipil dalam melawan pelemahan terhadap KPK.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·5 menit baca
Kompas
Videomapping oleh Koalisi #BersihkanIndonesia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (29/6/2021).
Sejumlah tulisan bernada kritik ”mengelilingi” Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, yang diekspresikan melalui pemetaan video atau video mapping. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menginisiasi hal itu sebagai bentuk protes terhadap berbagai upaya pelemahan terhadap KPK. Upaya melawan pelemahan KPK tak pernah lelah dilakukan sekalipun otoritas negeri ini bergeming.
Seorang aparat keamanan berjalan cepat mengarah ke sekitaran Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/6/2020) pukul 18.30. Jarak hotel itu hanya 150 meter dari Gedung KPK.
Rupanya, ia tengah mencari sumber cahaya yang terus menyoroti Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Berani Jujur Pecat!”, demikian tulisan yang muncul di salah satu sisi gedung. Namun, beberapa menit kemudian, sang aparat tidak mendapat apa yang dicari. Tulisan juga telah hilang.
Kompas
Seorang aparat keamanan berjalan cepat mencari sumber cahaya yang terus menyorot ke Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/6/2020).
Kejadian langka itu turut mengundang tanya bagi para wartawan yang biasa ”mengepos” di KPK.
Berselang sekitar 15 menit, video mapping muncul kembali dengan mengarah ke sisi lain Gedung KPK. Tulisannya, “#SaveKPK”.
Situasi itu terekam dalam video berdurasi 25 menit, yang diunggah akun Instagram milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional. Adapun aksi yang diinisiasi oleh koalisi #BersihkanIndonesia itu sebenarnya terjadi selama lebih dari dua jam.
Koalisi #BersihkanIndonesia merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Greenpeace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
”Aksi ini (merupakan) bentuk prihatin atas upaya-upaya pelemahan lembaga antirasuah di negeri yang kasus korupsinya masih sangat tinggi. Kami tidak ingin pemerintahan sekarang mewarisi kematian KPK,” ujar Wahyu Perdana, juru bicara #BersihkanIndonesia dari Walhi Nasional.
Koalisi #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Senin (29/6/2021). Sejumlah peserta aksi memakai baju putih bertuliskan sejumlah kasus korupsi mangkrak yang melibatkan aktor di partai politik.
Aksi video mapping ini merupakan rangkaian dimulainya #PekanMelawan (week of resistance). Sebelumnya, Senin pagi, koalisi #BersihkanIndonesia telah menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK. Sejumlah peserta aksi memakai baju putih bertuliskan sejumlah kasus korupsi mangkrak yang melibatkan aktor di partai politik. Kasus korupsi tersebut meliputi sektor pertambangan, kehutanan, sumber daya alam, bantuan sosial Covid-19, hingga izin ekspor benih lobster.
Dikejar-kejar
Sejumlah aktivis yang terlibat dalam aksi video mapping sungguh harus berhati-hati dalam melancarkan aksinya sehingga tidak tertangkap oleh aparat keamanan. Mereka bergerak dari satu titik ke titik lain agar aksi video mapping tetap berjalan sesuai dengan rencana.
”Jadi, kejar-kejaran gitu. Kami didekati (aparat keamanan), ya, langsung pindah (tempat). Jadi, maklumlah, sekali tembak (laser) paling hanya dapat 2-3 menit, setelah itu kami geser,” ucap Wahyu.
Wahyu menjelaskan, ini merupakan aksi kreatif untuk menghindari kerumunan di tengah peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta. Dengan begitu, aksi tidak hanya fokus pada satu tempat, tetapi juga di banyak tempat dengan bantuan teknologi.
”Penyampaian pesan melalui cara ini ternyata efektif juga sampai ke publik. Kami lihat masyarakat yang penasaran, mengambil foto dan video, lalu membagikannya ke media sosial mereka,” tutur Wahyu.
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A Perdana
Selain soal kejar-kejaran, proses persiapan pembuatan video mapping ini juga tak mudah. Proses ini berlangsung berminggu-minggu. Sebab, tim harus mengukur dulu ukuran tulisan yang akan ditampilkan agar tidak kebesaran saat eksekusi.
”Beruntung kita berada di dunia digital yang semakin maju, banyak alat ukur yang dapat digunakan. Kami ngecek dulu di GPS (global positioning system), divalidasi, dan diuji coba di gedung lain,” ucap Wahyu.
Betul saja, tim dari Greenpeace Indonesia sempat menguji coba terlebih dulu aksi video mapping ini ke salah satu apartemen di kawasan Jakarta. ”Tentu, tulisan uji cobanya itu nama apartemennya. Jadi, orang tidak mengira hal yang aneh-aneh. Begitu semua oke, tulisan kelihatan, baru kami putuskan tanggal aksinya,” ujar Wahyu.
Kekhawatiran
Dalam aksi video mapping kali ini, terdapat sejumlah tulisan yang dimunculkan, yakni ”Berani Jujur, Pecat!”, ”Mosi Tidak Percaya”, ”#SaveKPK”, ”Rakyat Sudah Mual”, serta ”Reformasi Habis Dikorupsi”.
Juru bicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, mengatakan, pelemahan lembaga antirasuah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah terlihat sejak Oktober 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Kala itu, meskipun sejumlah aksi penolakan masif terjadi di sejumlah daerah, revisi UU tersebut tetap disahkan.
Asep juga menyinggung soal polemik tes wawasan kebangsaan yang malah berujung pada pemberhentian 51 pegawai terbaik KPK. Ini, menuru dia, akan berdampak buruk pada integritas KPK.
Pengunjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM IPB) meletakkan bunga sebagai simbol matinya KPK di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Semua upaya pelemahan KPK ini, lanjut Asep, tentu salah satunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi akibat alih fungsi lahan yang semakin merajalela. Apalagi, menurut dia, salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan.
”Ini merupakan bagian dari praktik state capture corruption,” ucap Asep.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mengapresiasi pihak-pihak yang senantiasa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, KPK menyadari bahwa setiap bagian masyarakat memiliki peran masing-masing untuk ikut mendukung pemberantasan korupsi.
”Oleh karenanya, KPK tak bosan-bosan terus mengajak masyarakat melalui jargon-jargon antikorupsi, di antaranya berani jujur hebat,” tutur Ali.
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Nilai kejujuran dan delapan nilai antikorupsi lainnya, lanjut Ali, merupakan sikap dasar yang harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh bagi segenap anak bangsa. Ini bertujuan agar tak terjerumus pada korupsi.
”Masyarakat tentu masih ingat dengan sembilan nilai antikorupsi, bukan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi, mengenai jargon ’Berani Jujur Pecat’, kami rasa yang tepat ’Berani Jujur Hebat’,” kata Ali.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F6e17c7bd-9bd1-45e0-be48-8d20d23d2792_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F1caf0310-3964-4a63-99a0-e3e6c168b1da_jpeg.jpg){kind=logo}
