logo Kompas.id
Politik & HukumSerba-serbi Menggunakan Hak...
Iklan

Serba-serbi Menggunakan Hak Pilih di Luar Negeri

Mengapa pemilih di luar negeri masuk Daerah Pemilihan Jakarta II untuk pemilihan calon anggota DPR RI?

Oleh
IQBAL BASYARI, DENTY PIAWAI NASTITIE
· 4 menit baca
Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri London Denny Kurniawan memberikan penjelasan dalam sosialisasi pemilu di Dublin, Irlandia, Jumat (20/10/2023). Denny menjelaskan mekanisme pemilu di luar negeri.
DOKUMENTASI PPLN LONDON

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri London Denny Kurniawan memberikan penjelasan dalam sosialisasi pemilu di Dublin, Irlandia, Jumat (20/10/2023). Denny menjelaskan mekanisme pemilu di luar negeri.

Sekitar sebulan mendekati pemungutan 14 Februari 2024, percakapan mengenai pemilihan umum tak hanya santer dibicarakan masyarakat di Indonesia. Sekitar 11.708 kilometer dari Jakarta, perbincangan tentang pemilu menghiasi berbagai ruang, seperti di pertokoan, coffee shop, dan di kantor-kantor yang berada di London, Inggris. Saat bertemu dengan sesama diaspora, para warga negara Indonesia kini memperbincangkan pemilu, terutama pemilihan presiden.

”Kalau ketemu orang Indonesia, pasti pertanyaannya ‘eh, lo nonton debat enggak?’ Jadi, memang pemilu tuh trending topic juga di sini,” ujar Windy Widodo (36), warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di London, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

WNI lain di London, Ruly Achdiat (52), menuturkan, antusiasme WNI terhadap pemilu mulai ramai sejak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, Februari 2023. Nuansa kontestasi juga terasa ketika simpul-simpul sukarelawan pasangan calon presiden dan wakil presiden mengadakan pertemuan bersama sejumlah pemilih.

Dalam beberapa kesempatan, tim pemenangan capres-cawapres dari Jakarta juga datang ke London, menyosialisasikan program mereka. Seperti sedang menyambut keluarga jauh, kedatangan ”tamu” dari Jakarta ini disambut baik oleh warga diaspora untuk bertukar kabar dan gagasan. ”Sejauh ini, energinya positif,” ujar pria yang bekerja di bidang teknologi itu.

WNI mengantre untuk ikut pemilu di KBRI Paris, Perancis, Sabtu (13/4/2019). Berdasarkan catatan pelaksana pemilu luar negeri KBRI Paris, terdapat 2.292 daftar pemilih tetap yang sudah terdaftar, dengan 153 daftar pemilih tambahan dan 101 daftar pemilih khusus.
KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

WNI mengantre untuk ikut pemilu di KBRI Paris, Perancis, Sabtu (13/4/2019). Berdasarkan catatan pelaksana pemilu luar negeri KBRI Paris, terdapat 2.292 daftar pemilih tetap yang sudah terdaftar, dengan 153 daftar pemilih tambahan dan 101 daftar pemilih khusus.

Bagi Ruly, menggunakan hak pilih di luar negeri bukan pertama kali yang akan ia lakukan. Sejak tinggal di luar negeri pada 2006, ia sudah tiga kali menggunakan hak pilih di dua negara yang berbeda. Pada Pemilu 2009, ia memilih di Singapura, sedangkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, ia menggunakan hak pilih di Inggris.

”Pemilu tidak sekadar ajang memberikan hak suara. Pemilu juga merupakan kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan sesama warga diaspora,” tuturnya.

Mengutip buku Inovasi Pemilu: Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang yang diterbitkan KPU (2017), pemberian hak pilih bagi WNI yang bermukim di luar negeri sudah dilakukan sejak pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia tahun 1955. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Perwakilan Rakjat menyebutkan, pendaftaran pemilih di luar negeri dilakukan oleh kantor perwakilan RI.

Selain itu, pada Pasal 30 Ayat 4 UU 7/1953 juga disebutkan bahwa ”penduduk warganegara Indonesia jang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah-pemilihan, di mana berdiri gedung Kementerian Luar Negeri".

Baca juga: Kiat agar Tak Kehilangan Hak Pilih

Iklan

Oleh karena itu, hingga Pemilu 2024, pemilih di luar negeri tetap akan memilih dua jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, serta surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

”Simbolisasi Kantor Kementerian Luar Negeri berada di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, sehingga keterwakilan dari pemilih di luar negeri dianggap rasional kalau yang mewakili adalah anggota DPR dari dapil tempat kantor Kemenlu berdiri,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Pada Pemilu 2024, pemilih di luar negeri yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 1.750.474 orang. Mereka akan menggunakan hak pilih melalui tiga metode memilih yang disiapkan, yakni metode tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), kotak suara keliling (KSK), dan pos. Ada 807 titik TPSLN, 1.502 titik KSK, serta 686 PPLN pos yang disiapkan untuk memfasilitasi penggunaan hak pilih WNI di luar negeri.

Hasyim menuturkan, tempat memilih semestinya berada di yurisdiksi Pemerintah Indonesia, yakni di kantor-kantor perwakilan seperti Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Kantor Dagang dan Ekonomi RI, ataupun sekolah Indonesia di luar negeri. Namun, keterbatasan tempat membuat tidak semua pemilih bisa dilayani menggunakan metode TPSLN.

Terlebih, WNI di luar negeri tersebar di berbagai daerah dengan jarak yang cukup jauh dengan wilayah yurisdiksi tersebut. Sementara wilayah kerja sebagian PPLN tidak hanya mencakup satu negara, bahkan ada yang melayani pemilih hingga empat negara.

Oleh karena itu, ada tiga metode memilih yang disediakan untuk memfasilitasi penggunaan hak pilih WNI di luar negeri. Bagi pemilih yang tidak bisa dilayani menggunakan TPSLN, KPU menyediakan metode KSK dan pos. Metode KSK untuk melayani WNI yang berada di kawasan tertentu, sedangkan pos untuk melayani pemilih terutama yang lokasinya jauh dari TPSLN dan tidak berada di kawasan tertentu.

”Pada prinsipnya metode KSK ataupun metode pos adalah layanan bagi pemilih untuk mendekatkan tempat memilih atau sarana memilih kepada pemilih supaya terjangkau,” kata Hasyim.

Petugas disaksikan para saksi membuka dokumen yang telah diterima KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Luar Negeri di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas disaksikan para saksi membuka dokumen yang telah diterima KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Luar Negeri di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Lebih awal

Jika pemilih di dalam negeri menggunakan hak pilihnya serentak pada 14 Februari, pemilih di luar negeri bisa menggunakan hak pilihnya lebih awal. Bagi pemilih yang menggunakan metode pos, bisa langsung memberikan hak pilih setelah surat suara diterima. Adapun surat suara pemilih pos telah dikirim sejak 2-11 Januari ke alamat yang bersangkutan atau alamat yang dituju oleh pemilih.

Adapun pelaksanaan pemungutan suara menggunakan metode TPSLN dan KSK dilakukan beragam. Dari 128 perwakilan di luar negeri, ada yang hari pemungutan suara dilakukan antara 5-14 Februari sesuai dengan situasi di negara setempat.

Meskipun demikian, penghitungan suara di luar negeri tetap dilakukan secara bersamaan, yakni dimulai setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat berakhir. Jika penghitungan suara juga dilakukan lebih awal, dikhawatirkan memengaruhi pilihan pemilih di dalam negeri.

”Waktu memilih lebih awal diberikan karena WNI yang ada di luar negeri keterjangkauannya luas, beragam, dan jarak dari pusat kantor perwakilan tersebar di mana-mana sehingga diberikan waktu yang relatif agak longgar dan lebih lama dibandingkan dengan waktu memilih di Indonesia,” kata Hasyim.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000