Politik Identitas Tidak Laku, Politik Uang Masih Masif

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Diskusi bertajuk Darurat Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (27/09/2018).

JAKARTA, KOMPAS-- Isu politik identitas diprediksi tidak akan laku pada pemilu 2019, karena para pasangan calon presiden akan terfokus pada isu ekonomi. Selain itu, praktik politik uang masih akan masif dalam pemilu nanti. Hal ini perlu diantisipasi agar nantinya tidak banyak sengketa yang diajukan karena para calon merasa suaranya dimanipulasi karena politik uang.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan, isu politik identitas tidak akan laku dalam pilpres 2019. Selain itu para caleg tentunya akan berhati-hati dalam menggunakan isu SARA, karena sejumlah daerah tidak akan menerima politik identitas.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Peneliti Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes

"Politik identitas tidak akan efektif pada pemilu 2019 nanti, hal ini terlihat dari tingkat elektabilitas kedua pasangan capres yang tidak mengalami penurunan dan cenderung stagnan selama tiga tahun terakhir," ucapnya dalam diskusi bertajuk Darurat Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (27/09/2018).

Politik identitas tidak akan efektif pada pemilu 2019 nanti, hal ini terlihat dari tingkat elektabilitas kedua pasangan capres yang tidak mengalami penurunan dan cenderung stagnan selama tiga tahun terakhir

Arya mengatakan, politik identitas ini akan bergeser ke isu ekonomi sehingga para pasangan capres akan saling beradu gagasan. Selain itu, Arya menjelaskan, nantinya tidak ada perubahan suara signifikan antara partai nasionalis dengan partai islamis meskipun politik identitas ini dihembuskan.

"Berdasarkan hasil penelitian kami, jumlah pemilih yang beralih dari partai nasionalis ke partai islamis tidak terlalu signifikan. Begitu pula sebaliknya, meskipun kecenderungan yang berpindah mendukung partai nasionalis ini lebih banyak daripada yang pindah ke partai islamis," katanya.

Sebelumnya, Rabu (29/08/2018) Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanul Haq menjelaskan isu politik identitas ini akan bergeser ke isu ekonomi. Menurut ia, nantinya pada pemilu 2019, isu hoaks terkait ekonomi akan beredar luas di masyarakat.

"Tim kampanye sudah mengadakan sejumlah forum diskusi untuk membahas permasalahan ekonomi yang ada selama pemerintahan Jokowi. Selain itu, sukarelawan juga dilatih agar bisa memaparkan pencapaian pemerintah berdasarkan data dan fakta yang ada," ujar Maman.

Cawapres Sandiaga Uno juga kerap melontarkan gagasan bahwa nantinya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga akan terus mengusung isu ekonomi kerakyatan dan memperluas lapangan pekerjaan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, dalam Pemilu 2019, isu politik identitas memang masih ada di sejumlah daerah. Namun, menurut Ray, isu politik uang akan lebih masif terjadi pada pemilu 2019.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (Sumbar), Badan Pengawas Pemilu Sumbar, dan Pimpin Partai Politik tingkat provinsi Sumbar berfoto bersama usai acara silaturahmi di Padang, Rabu (14/3). Dalam acara itu, mereka juga mendeklarasikan komitmen bersama untuk melawan segala bentuk Isu SARA, Hoaks, dan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

"Para pemilih sebelum tiga bulan mungkin akan tetap pada pilihannya, namun sekitar dua hari menjelang pemungutan suara, mereka bisa berubah pilihan karena politik uang ini," ucapnya.

Menurut Ray, isu politik uang ini bisa memunculkan keadaan darurat hasil pemilu. Ray menjelaskan, nantinya akan banyak caleg yang mengajukan sengketa karena merasa dimanipulasi oleh politik uang ini.

"Tidak hanya politik uang, tetapi kondisi netralitas ASN dan penyelenggara juga perlu menjadi perhtian. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperkuat kinerja petugas di daerah terkait potensi ini," ujarnya.

Berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dipublikasikan Bawaslu, Praktik politik uang menjadi aspek potensi kerawanan paling tinggi pada Pemilu 2019 dibandingkan sejumlah aspek lain, seperti ujaran kebencian, keamanan, dan netralitas aparatur sipil negara. Ada 177 kabupaten/kota yang rawan terpapar praktik politik uang ini.

”Hal ini disebabkan meningkatnya ambang batas parlemen menjadi 4 persen sehingga kontestasi semakin kuat. Oleh sebab itu, semua pihak perlu menghindari praktik ini,” ujar Ketua Bawaslu Abhan Misbah di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua KPU Arief Budiman

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada tiga isu utama yang perlu dihindari selama pemilu 2019, yaitu hoaks, isu SARA, dan politik uang. "Saat ini, bukan para caleg yang mencari masyarakat untuk membagi-bagikan uang, tetapi masyarakat lah yang mencari para caleg untuk meminta uang," katanya.

Menurur Arief, sebaiknya para caleg sudah tidak perlu menggunakan politik uang karena tidak akan berpengaruh pada perolehan suaranya. Arief menjelaskan, para caleg semestinya bisa mengkampanyekan program unggulan untuk meningkatkan elektabilitasnya.