Komnas HAM: Pemerintah Harus Transparan dan Libatkan Masyarakat Papua
Oleh
Satrio Pangarso Wisanggeni
·3 menit baca
ANTARA FOTO/IWAN ADISAPUTRA
Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, Selasa (4/12/2018). Pasca penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga menewaskan 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember lalu, aparat keamanan pun ditambah untuk mengamankan situasi di daerah tersebut.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pemerintah untuk menangani kasus penembakan yang terjadi Papua dengan prinsip hukum dan transparan. Upaya pencegahan yang dilakukan pun sebaiknya melibatkan masyarakat Papua.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik pada Rabu (5/12/2018) siang menyatakan mengecam peristiwa penembakan yang terjadi di proyek pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua itu. Ia menyebut peristiwa yang menewaskan 31 pekerja PT Istaka Karya tersebut sebagai sebuah tindakan brutal dan tidak manusiawi.
"Tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Ahmad dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Ia pun menyampaikan rasa duka kepada semua keluarga korban.
KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kiri) dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan).
Ahmad meminta aparat penegak hukum sesegera mungkin untuk menindak dan menangkap para pelaku sesuai dengan aturan hukum dan prinsip HAM. Menurut dia, peristiwa Nduga adalah sebuah problem kemanusiaan yang harus ditangani secara baik dan mengacu proses hukum yang terbuka.
"Sebab, jika peristiwa pembunuhan tidak manusiawi di Nduga tersebut tidak ditangani secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan hak asasi manusia di kemudian hari," kata Ahmad.
Ahmad pun juga meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan, menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun non fisik bagi para korban dan saksi kunci yang selamat.
Supaya solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat Papua dalam porsi yang seimbang.
Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Amiruddin Al-Rahab mengatakan transparansi pemerintah dalam menangani masalah ini dibutuhkan agar dapat dipantau.
"Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada 2014 dan belum clear hingga hari ini. Kami dari Komnas HAM, ingin pemerintah terbuka. Kami ingin seluruh lembaga yang terlibat bisa duduk bersama agar ada pandangan yang sama ke depan dalam penanganan masalah Papua," kata Amiruddin.
Peristiwa penembakan serupa yang terjadi di Nduga pada Minggu (2/12) lalu, telah seringkali berulang. Sebelumnya, 2 Desember 2017 seorang operator ekskavator tewas dan satu anggota TNI terluka diserang anggota kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan jalan Trans-Papua di Nduga. Pada 13 April 2017 dua orang anggota TNI yang sedang menjaga pengerjaan jalan Trans-Papua tewas ditembak anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya.
ANTARA FOTO/IWAN ADISAPUTRA
Anggota TNI dibantu warga mempersiapkan peti jenazah untuk korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 karyawan PT Istika Karya diduga tewas ditembak oleh KKB saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember lalu.
Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Beka Ulung Hapsara menyatakan, Komnas HAM meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat Papua dalam mencari solusi bersama dalam upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali.
"Supaya solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja tetapi juga harus melibatkan masyarakat Papua dalam porsi yang seimbang," kata Beka.
Solusi pencegahan yang dilakukan pun, menurut Beka, tidak melalui pendekatan keamanan saja, akan tetapi juga menggunakan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
Beka juga meminta kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk ikut memiliki pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun ini. "Menjadi garda terdepan untuk mencegah peristiwa serupa berulang kembali," kata Beka.
