Macron Naikkan Upah dan Pangkas Pajak

LUDOVIC MARIN/POOL PHOTO VIA AP

Presiden Perancis Emmanuel Macron berpose sebelum menyampaikan pidato nasional tentang langkah-langkah dan kebijakan untuk menenangkan unjuk rasa gerakan ”rompi kuning” di Istana Elysee, Paris, Perancis, Senin (10/12/2018).

PARIS, SELASA — Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan langkah-langkah dan kebijakan untuk meredam gelombang unjuk rasa ”rompi kuning” yang menyulut kekerasan di kota-kota di Perancis. Macron berjanji, antara lain, menaikkan upah minimum dan memangkas pajak bagi pensiunan.

Kebijakan itu diumumkan lewat pidato selama 15 menit dari Istana Kepresidenan Elysee yang disiarkan televisi pada Senin (10/12/2018) malam waktu Paris atau Selasa dini hari WIB. ”Saya  siap menerima kesalahan (atas krisis ini),” kata Macron dengan wajah yang terlihat muram.

”Kami akan menanggapi desakan ekonomi dan sosial dengan langkah kuat, dengan memangkas pajak lebih cepat, menjaga belanja tetap terkendali, tetapi tidak ada langkah mundur ke belakang,” ujarnya.

Upah minimum atas pekerjaan waktu penuh akan bertambah menjadi 100 euro (dari kebijakan sebelumnya 21 euro) mulai Januari 2019. Macron menyebut tidak ada biaya tambahan bagi pemberi kerja. Pada 2018, upah minimum Perancis setara 1.498 euro sebelum dipotong pajak dan 1.185 euro setelah dipotong pajak. Macron juga mendorong pengusaha yang mampu memberi bonus akhir tahun kepada pekerja.

Sementara pensiunan yang berpenghasilan kurang dari 2.000 euro akan dibebaskan dari pajak jaminan sosial. Ia juga akan menghapus pajak upah lembur, yang pernah diberlakukan di masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Pada masa pemerintahan Francois Hollande, pajak itu dikaji ulang karena terlalu tinggi.

REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER

Para pengunjuk rasa, yang memakai rompi kuning menyaksikan siaran pidato Presiden Perancis Emmanuel Macron di layar televisi di sebuah tenda di area jalan tol di La Ciotat, dekat Marseille, Perancis, Senin (10/12/2018).

Janji-janji Macron berkebalikan dengan pernyataan dan kebijakan politik pemerintahnya. Sebelum ini, Pemerintah Perancis berkali-kali menyatakan kenaikan upah akan lebih merusak dibandingkan membantu menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan Macron tersebut berdampak pada APBN Perancis yang akan mencapai 10 miliar euro.

Janji itu merupakan bagian dari upaya Macron mengendalikan dampak unjuk rasa yang sudah berlangsung empat pekan di berbagai penjuru Perancis. Sebelum rangkaian janji itu, Macron sudah mengumumkan penundaan kenaikan pajak BBM. Kenaikan itu akan membuat harga BBM bertambah 6 sen euro per liter.

Tambahan harga BBM bakal memukul petani yang membutuhkan BBM untuk alat pertanian dan penduduk daerah terpencil yang butuh BBM untuk kendaraan pribadi. Para penduduk perdesaan tidak bisa mengakses transportasi umum dan hanya bisa mengandalkan kendaraan pribadi.

REUTERS/BENOIT TESSIER

Sebuah mobil terbakar dalam kerusuhan unjuk rasa kelompok ”rompi kuning” di Champs-Elysees, Paris, Perancis, 24 November 2018.

Kenaikan pajak BBM adalah salah satu cara Perancis mewujudkan komitmen pada Kesepakatan Paris tahun 2015, yang dibuat untuk mengendalikan dampak perubahan iklim. Kesepakatan itu mendorong negara-negara penandatangan berupaya mengendalikan kenaikan suhu global hingga 2 derajat celsius pada 2030.

Dampak dan tanggapan

Kebijakan Macron tersebut berdampak pada APBN Perancis yang akan mencapai 10 miliar euro. ”Kami dalam proses penyesuaian dan mencari cara membiayainya,” kata Menteri Muda Anggaran Negara Olivier Dussopt.

Paris akan berusaha mencapai target defisit APBN maksimal 3 persen sesuai ketentuan Uni Eropa. Pemerintah Perancis mengakui ada ruang untuk pemangkasan pajak. Paris menargetkan defisit APBN 2019 mencapai 20 miliar euro.

Sementara pengunjuk rasa menyikapi kebijakan itu secara beragam. Sejumlah pengunjuk rasa mengaku Macron memberi kompensasi. Akan tetapi, kebijakan itu tidak cukup untuk menghentikan unjuk rasa.

”Kali ini, benar-benar ada kemajuan. Senyum saya mengembang bersama pidatonya,” kata salah satu juru bicara pengunjuk rasa di Rennes, Erwan.

Namun, Pierre-Gael Laveder yang berunjuk rasa di Montceau-les-Mines menyebut Macron belum mengambil kebijakan penuh untuk menyikapi perkembangan terakhir. ”Semua orang menyoraki pengumumannya dan reaksi pertamanya, dia pikir kami bodoh,” ujarnya.

PHOTO BY PASCAL GUYOT / AFP

Seorang pengunjuk rasa kelompok ”rompi kuning (Gilets jaunes)”, yang mengenakan rompi bertuliskan ”Macron Pengkhianat, Rakyat Lapar”, bersama rekan-rekannya memblokade jalan menuju SPBU Frontignan, Perancis selatan, 3 Desember 2018.

Pimpinan oposisi Perancis, Jean-Luc Melenchon, menyebut Macron salah jika menganggap kebijakan bagi-baginya itu akan menenangkan massa. Tuntutan para pengunjuk rasa terus berkembang. Jika awalnya gerakan bertajuk ”Rompi Kuning” ini hanya memprotes kenaikan harga BBM, kini tuntutan berubah menjadi: dari kenaikan upah minimum pegawai sampai tuntutan agar Macron mundur.

Adapun Menteri Negara Lingkungan Hidup Brune Poirson berharap tekanan pengunjuk rasa tidak membuat Paris meninggalkan kesepakatan global. Poison menyatakan, pesan utama unjuk rasa adalah pajak harus dikenakan pula pada industri, jangan hanya warga. Pemerintah harus lebih jelas menyampaikan tujuannya kepada masyarakat.

Paris mencoba menata kebijakan fiskal untuk mencapai target lingkungan hidup itu. ”Hal itu berarti menerapkan anggaran yang ramah lingkungan hidup. Sangat sulit karena berarti mengubah kelembagaan, cara kerja birokrasi. Akan tetapi, saya tidak melihat cara lain melakukannya,” ujar Poirson.

Sementara mantan Menteri Luar Negeri Perancis, Laurent Fabius, menegaskan, kesepakatan Paris tidak bisa diabaikan karena dampak pengabaian itu akan sangat buruk. ”Salah sekali jika menganggap karena masalah di Perancis, kita mengabaikan perubahan ekologi,” kata pimpinan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan Paris itu. (AFP/REUTERS)