Moon Minta Semua Hati-hati Membahas Isu Kompensasi Kerja Paksa pada PD II

Ap Photo/Lee Jin-man

Foto dokumentasi bertanggal 10 Mei 2017 memperlihatkan Presiden Korea Selatan Moon jae-in  melambaikan tangan kepada pendukungnya saat tiba di Istana Kepresidenan Blue House di Seoul, Korsel. Moon dalam pertemuan dengan anggota Parlemen Jepang, di Seoul, Jumat (14/12/2018), mengajak agar berhati-hati membahas masalah kompensasi kerja paksa pada Perang Dunia II.

SEOUL, JUMAT — Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan kepada anggota Parlemen Jepang, Jumat (14/12/2018), Korea Selatan dan Jepang perlu mendiskusikan soal kompensasi kerja paksa pada masa Perang Dunia II dengan hati-hati dan terkendali guna menghindari emosi negatif di antara warga kedua negara tersebut.

Perselisihan antara Korsel dan Jepang muncul kembali pada akhir Oktober 2018 ketika Mahkamah Agung (MA) Korsel memutuskan perusahaan Jepang, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, harus membayar ganti rugi kepada empat warga Korsel sebesar 100 juta won (sekitar 87.700 dollar AS atau Rp 271 juta) sebagai kompensasi atas kerja paksa yang mereka lakukan untuk perusahaan Jepang selama Perang Dunia (PD) II.

Jepang mengecam keputusan MA Korsel yang menyatakan hak pekerja atas ganti rugi kerja paksa tidak terhenti oleh perjanjian tahun 1965. Menurut para analis, keputusan MA Korsel tersebut membuat tegang hubungan Korsel dan Jepang, dan dapat memengaruhi upaya bilateral untuk mengendalikan program nuklir dan rudal Korea Utara.

AP PHOTO/AHN YOUNG-JOON)

Kim Sung-joo (duduk di kursi roda), korban kerja paksa pada masa perang Jepang, tiba di Mahkamah Agung di Seoul, Korea Selatan, Kamis (29/11/2018). MA Korsel memerintahkan beberapa perusahaan Jepang memberikan kompensasi bagi 10 warga Korsel atas kerja paksa yang mereka lakukan selama pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada 1910-1945.

Mencari solusi

Moon mengatakan, Pemerintah Korsel akan mengambil waktu untuk mencari solusi karena masalah itu dipicu oleh keputusan hukum dan harus dihormati oleh pemerintah.

”Melukai sentimen damai di antara kedua negara tidak membantu kemajuan hubungan masa depan antara Korsel dan Jepang,” ujar Moon.

Para pemimpin Jepang marah atas keputusan MA Korsel tersebut. Keputusan serupa diberlakukan terhadap Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebutkan, masalah itu telah ”sepenuhnya selesai dan sudah berakhir” dengan adanya perjanjian 1965.

Moon juga membahas masalah bilateral lain yang diperdebatkan setelah Seoul bulan lalu menghapuskan dana yang dimaksudkan sebagai kompensasi bagi perempuan Korsel yang dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang selama PD II.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Jepang meminta maaf kepada para perempuan Korsel yang dipaksa bekerja di bordil pada masa perang dan menyediakan dana 1 miliar yen (9,4 juta dollar AS atau Rp 137 miliar) untuk membantu mereka.

REUTERS/KIM HONG-JI

Kim Seong-ju (mantel oranye), korban kerja paksa pada masa perang Jepang, tiba di Mahkamah Agung di Seoul, Korea Selatan, Kamis (29/11/2018).

Korsel mengatakan pada bulan lalu akan membicarakan hal tersebut dengan Jepang mengenai apa yang harus dilakukan terkait perhitungan dana yang pada akhir Oktober mencapai 16,08 miliar won (14,21 juta dollar AS atau Rp 207 miliar), termasuk kontribusi Seoul.

”Dana itu dihapuskan karena tidak ada kegiatan dan hanya menimbulkan biaya operasi dan manajemen,” ujar Moon pada Jumat.

”Saya berharap, Korsel dan Jepang dapat membahas cara memanfaatkan saldo dana dan 1 miliar yen dengan cara yang sesuai dengan tujuan awal,” ucap Moon.

Menurut Kantor Kepresidenan Korsel, Moon bertemu dengan pejabat Jepang di Seoul hari Jumat dalam pertemuan tahunan para anggota parlemen dari kedua negara. (REUTERS)