Tahun 2019 Yang Menantang
Tahun 2019 tidak mudah secara ekonomi dan untuk pertama kali pemilu digelar serentak. Masyarakat punya kematangan dan modal sosial untuk mengatasi riak yang terjadi.
Tanpa terasa pengujung tahun akan segera tiba. Kita telah melalui tahun 2018 dengan penuh dinamika. Dinamika tersebut datang dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Menyongsong tahun 2019, harian Kompas menyusun laporan berisi peluang dan tantangan Indonesia tahun depan yang disajikan dalam 20 halaman pertama.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F73777932_1544721051.jpg){kind=logo}
Asian Games 2018 dibuka di Jakarta.
Dinamika global yang memengaruhi Indonesia selama tahun 2018 masih akan berlanjut pada tahun 2019, terutama berasal dari tekanan ekonomi global serta dinamika politik di sejumlah kawasan. Tahun ini rupiah mengalami tekanan cukup berat sehingga nilai tukarnya terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sempat merosot hingga di atas Rp 15.000.
Tekanan terhadap rupiah diprediksi masih akan berlanjut pada tahun 2019 karena Bank Sentral AS diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan, setidaknya dua kali lagi, untuk mengerem mesin ekonomi dalam negeri yang memanas. Suku bunga surat berharga negara yang relatif tinggi tersebut menyebabkan investor di pasar uang memindahkan investasinya ke AS, meninggalkan pasar uang banyak negara, termasuk negara dengan ekonomi bertumbuh seperti Indonesia.
Baca: Pendekatan Baru Kompas tentang Laporan Akhir Tahun
Pelemahan rupiah disebabkan kebutuhan valuta asing lebih besar dibandingkan dengan pasokannya sehingga tantangan bagi Indonesia adalah meningkatkan ekspor barang dan jasa untuk menutup defisit transaksi berjalan.
Peran Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi ikut menentukan. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan secara agresif ikut membantu menekan laju keluarnya investasi di pasar uang, sementara inflasi dapat dijaga tetap rendah, sekitar 3 persen, penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Perang dagang antara AS dan China masih akan berlanjut, sementara ketegangan di antara kedua negara dapat melebar di luar perang dagang ketika AS meminta Pemerintah Kanada mengekstradisi Direktur Keuangan Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou.
AS menuduh Meng telah menyesatkan bank-bank multinasional tentang kendali Huawei terhadap sebuah perusahaan yang beroperasi di Iran. China membalas tindakan Kanada dengan menahan mantan diplomat dan pengusaha Kanada saat mengunjungi Beijing.
Baca: Analisa Kompas berjudul "Politik Viral Menuju 20 Oktober 2019"
Bagi Indonesia, perang dagang kedua negara merupakan tantangan sekaligus peluang. Indonesia dapat mengisi kekosongan rantai pasok ke kedua negara. Sejumlah industri sudah berancang-ancang memindahkan pabriknya dari China dan AS untuk menghindari perang tarif yang membuat produk mereka tidak kompetitif.
Untuk mengambil manfaat tersebut, Indonesia harus mampu memberikan insentif lebih menarik dibandingkan dengan negara lain, terutama sesama anggota ASEAN. Pemerintah telah memberikan banyak insentif, termasuk pembebasan pajak perusahaan (tax holiday) untuk investasi pada beberapa jenis industri. Yang harus dibenahi adalah kesiapan birokrasi menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat karena birokrasi adalah organisasi yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pusat di daerah.
Semakin matang
Pada 17 April 2019 kita akan menjalani pemilihan umum presiden dan DPR/DPRD secara serempak. Setelah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 secara damai dan tertib, kita cukup percaya diri Pemilu 2019 juga akan berjalan aman. Pemilu 2019 menjadi batu ujian untuk kualitas demokrasi kita ketika masyarakat memilih sekaligus presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Baca: tulisan Litbang Kompas berjudul "Persoalan Bangsa dan Kelas Sosial"
Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 hanya akan meningkat menjadi 75 persen seperti target Komisi Pemilihan Umum hanya apabila masyarakat yakin pemilu berjalan tertib, aman, jujur, dan adil, serta para calon yang akan dipilih memiliki program yang memenuhi harapan rakyat.
Di tengah riuh kampanye, muncul kekhawatiran tentang ujaran kebencian, berita bohong, dan menguatnya politik identitas.
Sejumlah penelitian, termasuk oleh Litbang Kementerian Agama, memperlihatkan, meskipun toleransi di antara anggota masyarakat masih tinggi, ada kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir.
Media sosial menjadi sarana melontarkan berbagai ujaran kebencian dan berita bohong. Namun, media sosial sekaligus juga menjadi sarana ampuh untuk menggalang dukungan.
Dalam konteks tersebut, media sosial dapat dilihat telah berfungsi sebagai kanal mengalirkan berbagai ketidakpuasan sehingga, meski terjadi riak di sana-sini, tidak banyak menimbulkan kekerasan atau benturan fisik di lapangan. Hal itu pula yang diyakini Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam percakapan dengan Kompas, kemarin. Bangsa Indonesia tetap akan menjadi bangsa yang toleran.
Segala yang telah kita lalui sejauh ini menunjukkan masyarakat semakin matang dalam berdemokrasi. Sebagai bangsa, kita memiliki ketahanan yang baik di tengah keberagaman yang tinggi. Hal ini menjadi modal sosial, ekonomi, dan politik penting untuk memasuki tahun 2019.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F73778010_1544717413.jpg){kind=logo}
Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandengan tangan.
Menuju hari pemungutan suara, masyarakat mengharapkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat menyajikan kampanye yang substansial, mengenai program kerja apabila nanti terpilih. Adalah menjadi tanggung jawab kedua pemimpin mengajak rakyat berpikir kritis agar demokrasi semakin berkualitas.
Tahun 2019 juga akan menjadi ujian kita sebagai bangsa dan negara dengan lolos menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
Tahun kebangkitan
Apabila pemilu berjalan tertib dan aman, tahun 2019 tidak hanya menjadi kebangkitan bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi.
Meskipun tahun 2019 belum akan mudah secara ekonomi, apalagi resesi membayangi perekonomian AS menjelang akhir tahun depan, kita dituntut memperbaiki kondisi di dalam negeri.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F73777938_1544723950.jpg){kind=logo}
Gempa merusak bangunan di Palu.
Pertumbuhan ekonomi akan menjadi isu penting tahun depan. Pertumbuhan harus dapat dipacu lebih tinggi dari 5,2 persen untuk dapat menampung angkatan kerja yang terus bertambah dan mendapat manfaat dari bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2030.
Tahun depan dapat menjadi tahun kebangkitan ekonomi apabila persoalan yang telah kita kenali dapat diselesaikan.
Tidak hanya membangun infrastruktur fisik, pemenang Pemilu 2019 juga harus membangun infrastruktur ekonomi dan sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan.
Baca: Indonesia Terawang 2019 tentang Daya Saing Global
Pembangunan infrastruktur ekonomi untuk memastikan likuiditas tersedia merata sampai ke desa. Ketimpangan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, disebabkan peredaran uang sebagian besar terjadi di kota dan Jawa, terutama Jakarta.
Infrastruktur sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan, menjadi koin mata uang dengan dua sisi saling berkait erat.
Di tengah keinginan melompat dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi, kita berhadapan dengan kenyataan 30 persen anak balita mengalami masalah gizi yang menyebabkan tumbuh pendek (stunting). Kesehatan bukan hanya persoalan pendapatan, melainkan juga akses terhadap pengetahuan dan pangan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F73777947_1544718122.jpg){kind=logo}
Seorang anak dirawat di Agats, Papua.
Ketika pemerintah dan sebagian masyarakat mulai memasukkan Revolusi Industri 4.0 ke dalam program kerja, lebih dari 50 persen angkatan kerja berpendidikan sekolah menengah ke bawah. Sebagian masyarakat masih berada di posisi industri tahap awal, seperti menenun memakai alat tenun bukan mesin; sebagian besar menggunakan mesin sederhana; sebagian telah menggunakan robot, seperti pada industri otomotif; dan sebagian kecil lainnya telah melaksanakan internet of things, segala sesuatunya berhubungan melalui internet, di dalam kegiatan usahanya.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan dalam program kerja satu-dua tahun. Hal ini menjadi tugas presiden terpilih memiliki arah kebijakan dan program yang jelas tentang dua hal tersebut.
Tahun depan pemberantasan korupsi masih akan terus menjadi tantangan. Penindakan harus berjalan seiring dengan pencegahan. Pencegahan harus dimulai sejak dini dan terus- menerus melalui pendidikan.
Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, adalah pemenuhan hak asasi manusia selain menjamin rakyat bebas dari rasa takut dan diskriminasi.
Pada akhirnya rakyat menginginkan siapa pun yang menjadi presiden atau menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, kemenangan itu digunakan untuk membangun komitmen baru memajukan Indonesia.
Siapa pun pemenang Pemilu Presiden 2019 harus merangkul semua pihak karena kita memerlukan kekompakan sebagai bangsa menghadapi tantangan dari dalam negeri dan global.
Hal baik yang telah dikerjakan pendahulu kita dapat dilanjutkan agar tidak setiap kali mengulang lagi dari awal yang hanya memperlambat cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.
