Warga di 16 Negara Bagian Menentang Kebijakan Trump
Oleh
Ayu Pratiwi
·3 menit baca
WASHINGTON, SELASA — Penolakan kebijakan Amerika Serikat Presiden Donald Trump terkait keadaan darurat nasional terus bergulir. Warga dari 16 negara bagian menyampaikan penolakan itu melalui unjuk rasa, Senin (19/2/2019) waktu setempat. Para pemrotes kebijakan itu menilai, Trump telah menyalahgunakan kekuasaan sebagai Presiden AS.
”Kami tidak setuju dengan deklarasi darurat nasional yang dinyatakan Presiden. Kami berdiri bersama membela kolega dan teman imigran kami,” kata Darcy Regan, Direktur Eksekutif Indivisible Chicago, salah satu organisasi yang menggelar aksi protes di Chicago bersama ratusan orang lain.
Pengunjuk rasa di Chicago berkumpul di sebuah area publik terkenal sambil membawa banner dengan tulisan pesan protes, seperti ”darurat palsu” dan ”tidak perlu tembok, tidak perlu merasa takut, imigran dipersilakan di sini”.
Pekan lalu, Kongres AS menolak memenuhi permintaan dana sebesar 5,7 miliar dollar AS yang diajukan Trump dan hanya menyediakan anggaran sebesar 1,375 miliar dollar AS untuk membangun ”pagar” perbatasan dan bukan tembok perbatasan.
Bagi Trump, tembok perbatasan, yang merupakan salah satu janji kampanyenya pada pemilu 2016, penting guna mencegah masuknya kelompok kriminal dan narkoba ke AS. Namun, Kongres AS berpendapat tembok itu tidak diperlukan dan berulang kali menolak desakan Trump. Akibat ketidaksepakatan antara pemerintah dan kongres, Pemerintah AS tutup secara parsial selama 35 hari.
Dengan mendeklarasikan keadaan darurat nasional, Trump ingin memperoleh dana yang ia butuhkan meskipun tidak meraih kesepakatan dengan Kongres AS. Gedung Putih menyatakan, deklarasi itu dapat menarik sekitar 6,6 miliar dollar AS dari sumber lain, yang sebagian besar dari dana yang telah dialokasikan kepada anggaran Departemen Pertahanan AS.
Koalisi 16 negara bagian AS
Warga dari 16 negara bagian AS juga menjalin koalisi untuk menggugat pemerintahan Trump mengenai keadaan darurat nasional itu. Gugatan tersebut diajukan warga di pengadilan federal di California.
Menurut mereka, kebijakan Trump bertentangan dengan hukum AS yang mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan oleh Kongres AS dan bukan bagian dari kewenangan eksekutif. ”Tidak ada dasar fakta yang mendukung deklarasi darurat nasional itu. Tidak akan ada tembok perbatasan,” kata Gubernur New Mexico Lujan Grisham, yang juga dari kubu Demokrat.
”Kami tidak akan mendukung penyalahgunaan kekuasaan ini dan akan melawan balik dengan setiap alat hukum yang kami miliki. Mendeklarasikan darurat nasional tanpa alasan yang sah dapat menciptakan krisis konstitusional,” tutur Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James.
Menurut Gubernur Colorado Jared Polis, proyek pembangunan tembok perbatasan itu dapat menyedot hingga puluhan juta dollar AS dari proyek konstruksi militer di Colorado. Proyek penting lain yang dapat kehilangan sebagian dananya adalah yang terkait dengan bantuan bencana.
”Ada banyak proyek darurat lain yang riil, di mana kita bisa menginvestasikan hasil pajak kita,” kata Kelly Quirk dari organisasi Soma Action kepada pengunjuk rasa di New Jersey. Gugatan dari 16 negara bagian AS juga menyatakan bahwa kebijakan Trump melanggar Undang-Undang tentang Kebijakan Lingkungan Nasional serta gagal mengevaluasi dampak lingkungan di California dan New Mexico akibat tembok perbatasan.
Anggota Kongres AS dari kubu Republik tidak memiliki pendapat yang sama dalam menanggapi deklarasi Trump. Bagi Thom Tillis, senator dari kubu Republik, deklarasi Trump bukanlah solusi. Sementara itu, senator dari kubu Republik lain, seperti Lindsey Graham, mendukung langkah Trump.
Trump berharap menang
Trump telah mengantisipasi berbagai tantangan hukum dan berharap dapat menang. ”Kami akan mendeklarasikan keadaan darurat nasional. Kemudian, kami akan digugat. Lalu, kami akan dibawa ke Mahkamah Agung. Semoga kami mendapatkan goyangan yang adil dan meraih kemenangan,” ujarnya, Jumat (15/2/2019).
Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional tahun 1976 memberi kewenangan luas kepada presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat. Namun, UU itu juga mengatur sejumlah mekanisme bagi Kongres AS untuk menentang deklarasi semacam itu. (AP/AFP/REUTERS)