Menko Polhukam Harapkan Masyarakat Kebal Isu Disintegrasi

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berbicara kepada pers seusai menggelar rapat koordinasi membahas kesiapan pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan menjelang kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat mengancam integrasi terkait Pemilu 2019. Ia juga menjamin kampanye terbuka atau rapat umum tetap kondusif dalam pengamanan aparat Kepolisian Negara RI dan Tentara Nasional Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi membahas kesiapan pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan menjelang kampanye terbuka di Jakarta, Kamis (14/3/2019). Rapat dihadiri, antara lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Asisten Operasi (Asops) Kepala Polri Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi, dan Asops Panglima TNI Mayor Jenderal Ganip Warsito.

Wiranto memprediksi kampanye rapat umum akan diwarnai pergerakan massa yang besar di seluruh Indonesia. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mencegah gesekan antarmassa. Pengaturan yang sudah disusun oleh KPU akan diiringi penguatan keamanan oleh TNI dan Polri.

”Rasio antara kemungkinan gangguan keamanan dan jumlah personel keamanan saya nyatakan cukup. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan ancaman gangguan fisik,” ujarnya.

ERIKA KURNIA UNTUK KOMPAS

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

Wiranto juga turut mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu menyesatkan yang berpotensi memicu disintegrasi. Berdasarkan eskalasi dan laporan intelijen, Wiranto menjamin bahwa isu meresahkan yang berkembang di masyarakat selama ini tidak akan terjadi.

”Ada isu yang bergulir, seakan-akan setelah pemilu ada kerusuhan besar. Tidak perlu dipercaya, tidak ada kerusuhan. Kami berharap masyarakat mampu kebal terhadap isu itu,” ujarnya.

Kampanye rapat umum akan terlaksana pada 10 hari ke depan, tepatnya 24 Maret-13 April 2019. Guna mengantisipasi gesekan, KPU telah membagi wilayah kampanye menjadi dua zona yang masing-masing terdiri atas 17 provinsi.

”KPU sudah membagi waktu dan wilayah dengan baik sehingga tidak memungkinkan adanya tabrakan massa pendukung capres, cawapres, ataupun caleg,” kata Wiranto.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Rapat koordinasi membahas kesiapan pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan menjelang kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Meski begitu, Wiranto menilai, peluang terjadinya gesekan antarmassa masih tetap ada. Dalam hal ini, aparat TNI dan Polri sudah menyiapkan kekuatan untuk mencegah hal tersebut sesuai dengan indeks kerawanan pemilu yang disusun Bawaslu.

Adapun tiga daerah yang dinilai paling rawan adalah Papua Barat dengan indeks 52,83, Daerah Istimewa Yogyakarta (52,14), dan Sumatera Barat (51,21). Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat, partai politik, tim kampanye, dan kontestan untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

”Tentunya ini amat tergantung dari para kontestan dan para pendukungnya. Ini bukan hanya pekerjaan penyelenggara pemilu, tetapi menjadi pekerjaan bersama,” katanya.

Wiranto menilai, sejauh ini pelaksanaan kampanye sebelum rapat umum, seperti pertemuan terbatas dan tatap muka, sudah berjalan secara kondusif. Tidak ada ancaman serius yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu secara umum. Ia berharap hal itu terus berlanjut.

”Tahapan sebelumnya sudah kita lalui dan masih berlangsung hingga sekarang. Secara umum saya nyatakan sudah berlangsung dengan baik,” ucapnya.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman

Zona kampanye

Arief mengatakan, pembagian jadwal dan zona kampanye merupakan langkah utama KPU untuk mencegah gesekan tersebut. Adapun pembagian zona tersebut juga menggunakan indeks kerawanan pemilu sebagai salah satu rujukannya.

”Para pendukung pasti tidak bertemu, mudah-mudahan di lapangan bisa direalisasikan,” kata Arief.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Ketua Bawaslu Abhan

Abhan menambahkan, Bawaslu siap mengawasi kampanye rapat umum secara berjenjang pada semua zona. Selain pelanggaran kampanye, pihaknya juga akan turut mengawasi netralitas aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam rapat umum tersebut.

”Prinsipnya, jajaran kami siap untuk mengawasi, baik kegiatan kampanye di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota,” ujarnya. (FAJAR RAMADHAN)