JAKARTA, KOMPAS — Gagasan dan program mengenai perbaikan institusi Polri dan perlindungan terhadap pekerja migran diharapkan disampaikan kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, saat debat calon presiden, Sabtu (30/3/2019) malam. Keduanya dinilai penting karena berkaitan erat dengan keamanan nasional dan hubungan internasional.
Debat keempat pada Pemilu Presiden 2019 akan mengangkat tema, ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Debat hanya akan menghadirkan para calon presiden (capres).
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, kedua capres harus mempunyai konsep yang jelas untuk menata sistem keamanan dan Polri saat ini.
”Masing-masing capres perlu menjelaskan konsepnya dalam memperbaiki Polri secara utuh sehingga revolusi mental benar-benar bisa dilakukan di institusi keamanan itu. Jangan sampai keberhasilan Polri menjaga keamanan dirusak ulah oknum yang mengkhianati sikap profesionalisme institusinya,” tutur Neta.
Perbaikan itu menyangkut pengawasan ketat, tindakan tegas terhadap oknum yang menyimpang, perbaikan fasilitas kerja kepolisian, perbaikan mata anggaran polri, perbaikan penghasilan anggota Polri, serta perbaikan struktur Polri agar langsing, efisien, efektif dan dinamis.
”Buat apa Polri kebanyakan jenderal dan kebanyakan anggota jika gaji personelnya sangat minim, yang kemudian menjadi benalu bagi masyarakat,” katanya.
Menurut dia, mengacu pada konsep kepolisian modern, jumlah anggota kepolisian seharusnya dibatasi agar organisasi kepolisian efektif, efisien, dan dinamis dengan penghasilan maksimal. Kemudian, tugas-tugasnya didukung oleh teknologi informasi (TI).
Pekerja migran
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendesak para kandidat agar bisa mengelaborasi agenda perlindungan pekerja migran dalam pemaparan visi-misi serta berani mengajukannya sebagai materi perdebatan.
Hal ini penting karena perlindungan buruh migran Indonesia belum mendapat porsi pembahasan yang memadai selama ini.
”Keterpinggiran agenda perlindungan pekerja migran Indonesia memperlihatkan bahwa perkara ini juga tersembunyi dalam agenda besar pesta demokrasi Pemilu 2019. Padahal, semestinya pesta demokrasi itu tak boleh meninggalkan dan melupakan siapa pun,” ucap Wahyu.
Menurut Wahyu, persoalan buruh migran tak boleh terpinggirkan karena turut menjadi salah satu bahan pertimbangan calon pemilih dalam memilih. Hal ini terutama bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
”Debat putaran keempat ini sangat strategis, apalagi pekerja migran akan mengawali pemilu pendahuluan pada 8 April 2019 sampai dengan 14 April 2019,” lanjut Wahyu.