Bentuk Relawan Demokrasi untuk Tingkatkan Partisipasi

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seorang petugas KPU Kota Prabumulih tengah menyiapkan logistik kota suara untuk didistribusikan ke beberapa wilayah, Senin (25/6/2018). Di kota ini ada satu pasangan calon yang akan melawan kolom kosong.

PALEMBANG, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum menargetkan partisipasi pemilih sekitar 77,5 persen. Sejumlah cara pun dilakukan termasuk membentuk relawan demokrasi yang bertugas menularkan minat memilih di 11 basis pemilih di Sumsel.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Partisipasi Mayarakat, dan Sumber Daya Manusia Amran Muslimin, Kamis (4/4/2019) mengatakan, target 77,5 persen sesuai dengan target KPU RI. Menurutnya, target itu cukup masuk akal untuk dicapai karena pada pemilihan presiden 2014 lalu, partisipasi Sumsel mencapai 74 persen.

Berdasarkan hasil rapat pleno terakhir rekapitulasi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sumsel mencapai 5.883.340 pemilih. “Dari angka inilah, kami terus melakukan sosialisasi,” ungkapnya. Beberapa cara pun dilakukan mulai dengan melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah untuk menggait para pemilih mula yang di Sumsel mencapai 100.000 pemilih.

Dari angka inilah, kami terus melakukan sosialisasi

Selain itu, ujar Amran, sejak Desember 2018, KPU Sumsel sudah membentuk relawan demokrasi untuk mesosialisasikan pilpres dan pileg di 11 basis pemilih. Kesebelas basis tersebut terdiri dari pengguna media sosial, pemilih pemula, komunitas keagamaan, pemilih difabel, dan sejumlah basis pemilih lainnya. “Dalam satu tim relawan ada 55 orang. Di 17 kabupaten/kota ada satu tim relawan demokrasi,” kata dia. Tim relawan ini akan bekerja hingga April 2019 mendatang.

Selain itu, ujar Amran, angka partisipasi juga sangat bergantung dari intensivitas calon legislatif untuk mendatangi masyarakat dan mengingatkan hari pemungutan suara. “Keberadaan calon legislatif tentu sangat berpengaruh besar terhadap angka partisipasi,” ucapnya.

Namun menurutnya, pemilihan calon legislatif, masih kalah “pamor” dengan pemilihan presiden. “Di media sosial, perbincangan tentang pilpres tentu akan lebih menarik dibanding membicarakan pileg. Walaupun demikian, hal ini juga akan berpengaruh pada partisipasi pemilih,” kata Amran.

Amran menerangkan, langkah terakhir yang akan dilakukan adalah mengadakan acara Pemilu Run, pada 7 April mendatang dimana di acara tersebut juga akan dilakukan tata cara pemilihan termasuk sosialisasi tentang pemilu.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Beberapa kapal cepat yang bersandar di dermaga Pasar 16 Ilir, Palembang, Rabu (19/3/2019). Kapal ini merupakan transportasi utama bagi masyarakat perairan dari tempat mereka tinggal menuju ke Palembang. Namun, sebagian besar kapal yang beroperasi dinilai tidak laik dari sisi keselamatan. Akibatnya beberapa kali, kasus kecelakaan kapal terjadi dan menelan korban jiwa.

Sudah 90 persen

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan,saat ini sekitar 90 persen persiapan pemilu sudah selesai. “Kini tahapan proses penyusunan surat suara ke dalam kotak,” Fokus selanjutnya adalah mendistribusikan logistik terutama di daerah terjauh, dan rawan iklim serta kondisi geografis yang sulit.

Untuk pengiriman logistic di daerah rawan geografis dan iklim kotak suara harus dibungkus sehingga tidak mengalami kerusakan saat dalam perjalanan. “Kami harus memastikan, logistik aman hingga ke TPS,” kata Kelly. Beberapa daerah yang diperhatikan ada di kawasan perairan yakni di Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan kawasan dataran tinggi di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan.

Kelly menargetkan logistic sudah harus tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan harus berada di TPS satu haru sebelum pemungutan suara. Itulah sebabnya di wilayah rawan pengiriman logistik akan lebih diprioritaskan.

Komisioner Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, KPU harus memastikan semua pemilih dapat menyalurkan haknya. Hal inilah yang perlu dipastikan agar tingkat partisipasi bisa meningkat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dengan Disdukcapil terutama untuk memastikan semua warga dapat memilih menggunakan KTP Elektornik. Di sisi lain, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperbolehkan penggunaan surat keterangan (suket) cukup membantu meningkatkan partisipasi pemilih.

Apakah surat suara di setiap TPS  cukup untuk memenuhi kebutuhan pemilih yang menggunakan suket

Hanya perlu diperhatikan apakah pemilih yang menggunakan suket dapat dipastikan bisa mendapatkan hak pilihnya. “Apakah surat suara di setiap TPS  cukup untuk memenuhi kebutuhan pemilih yang menggunakan suket,” kata dia.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah warga tengah mengurus data administrasi untuk pembuatan KTP-elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Kamis (3/5/2018). Pembuatan KTP elektronik di Sumsel masih lamban karena beberapa warga masih membutuhkan watu hingga 1 tahun untuk menerima e-ktp.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Selatan Septiana Zuraida menerangkan, saat ini pihaknya terus berupaya mempercepat pembuatan KTP Elektronik. Sampai saat ini jumlah wajib KTP Elektronik di Sumsel mencapai 5.831.215 jiwa. Dari jumlah tersebut baru 5.743.995 jiwa atau 98,50 persen yang sudah melakukan perekaman. Sisanya sekitar 87.220 jiwa (1,50 persen) belum merekam.

Untuk mempercepat proses perekaman lanjut Septiana, pihaknya berupaya untuk melakukan jemput bola kepada yang wajib memiliki KTP. “Kami melakukan sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah untuk menjaring wajib KTP Elektronik,” katanya. Tidak hanya itu, bahkan pada 17 April 2019, pihaknya tetap melakukan perekaman agar masyarakat mendapatkan hak pilihnya.