Selain kelancaran lalu lintas, aspek keselamatan menjadi faktor penting dalam persiapan arus mudik Lebaran 2019. Tersambungnya ruas tol di Pulau Jawa akan meningkatkan animo pemudik jalur darat sehingga mesti dipastikan ketersediaan area-area rehat yang memadai.
Oleh
SAMUEL OKTORA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Selain kelancaran lalu lintas, aspek keselamatan juga menjadi faktor penting dalam persiapan arus mudik Lebaran 2019. Tersambungnya ruas tol di Pulau Jawa akan meningkatkan animo pemudik jalur darat sehingga mesti dipastikan ketersediaan area-area rehat yang memadai.
Hal ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pelayanan arus mudik 2019 mengingat provinsi ini menjadi perlintasan pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, ataupun sebaliknya untuk arus balik.
Pembahasan dalam rapat pimpinan daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Senin (6/5/2019), menekankan hal itu. Salah satunya keberadaan tempat istirahat transit bagi pemudik di jalan tol.
Dengan demikian, area istirahat menjadi penting guna mencegah kecelakaan akibat pengemudi kelelahan.
Dengan asumsi peningkatan volume kendaraan pemudik berkisar 10-12 persen dari 2018 dan tersambungnya Tol Trans-Jawa dari Merak, Banten, hingga Probolinggo, Jatim, sekitar 933 kilometer, diperkirakan animo pemudik dengan jalur tol meningkat. Dengan demikian, area istirahat menjadi penting guna mencegah kecelakaan akibat pengemudi kelelahan.
”Terkait jumlah rest area harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini akan dimatangkan mengingat selepas Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) dan Brebes, jumlahnya dinilai kurang. Tentunya perlu rest area tambahan,” ujar Kamil. Menurut dia, hal ini akan dirapatkan Menteri Perhubungan dan instansi terkait pada Selasa (7/5) termasuk kerawanan kecelakaan di Tol Cipali.
Kamil juga menekankan, yang perlu diantisipasi adalah kemacetan lalu lintas akibat penyempitan sejumlah titik jalan akibat pembangunan infrastruktur. Pada ruas Tol Jakarta-Cikampek, misalnya, sedang ada pembangunan jalan tol layang, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan jalur kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodetabek.
Kamil menyinggung pula persiapan manajemen lalu lintas, antara lain pelarangan truk logistik beroperasi pada waktu tertentu, penerapan sistem satu arah dan lawan arus, penghentian proyek sementara waktu, juga rencana penerapan skema ganjil-genap di jalan tol.
”Semua aspek akan dikaji, permasalahan mudik tahun lalu (2018) jangan terulang kembali,” ucapnya.
Kamil juga mengusulkan, guna mengantisipasi kemacetan parah di gerbang tol, pada masa tertentu tol bisa digratiskan.
Penggratisan tol
Kamil juga mengusulkan, guna mengantisipasi kemacetan parah di gerbang tol, pada masa tertentu tol bisa digratiskan. ”Mungkin ada alternatif lain, yang penting agar tidak terjadi antrean di gerbang tol,” ujarnya.
Pasalnya, meski ada penggunaan elektronifikasi tol, ketika volume kendaraan begitu tinggi, tetap saja akan terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Belum lagi jika terjadi masalah pengendara kehabisan saldo uang elektronik.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari menambahkan, penggratisan biaya tol dapat dilakukan jika antrean kendaraan di gerbang tol sudah mencapai 4 kilometer.
”Ini perlu dipertimbangkan ada solusi diskresi, sebab diperkirakan dengan Tol Trans-Jawa ini, animo pemudik yang melintasi jalur tol sangat tinggi. Ini juga sebagai upaya meminimalkan risiko korban meninggal,” kata Hery.
Menurut Hery, potensi kemacetan dan titik-titik antrean panjang gerbang tol akan dikaji lebih matang, termasuk penambahan jumlah tempat istirahat yang ideal.
Jalur Jabar selatan juga dipersiapkan sebagai alternatif jalur mudik. Fasilitas lalu lintas, seperti rambu-rambu dan marka jalan, akan dilengkapi, seperti yang melintasi Kabupaten Garut, Tasiklamaya, Ciamis, dan Kota Banjar.
”Sejauh ini kelengkapan rambu-rambu dan marka jalan relatif mencukupi, tapi kami akan mengecek kembali, termasuk kondisi jalan yang rusak akan diperbaiki,” ujar Hery.
Koordinasi akan dilakukan dengan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk jalan nasional dan juga pemerintah kabupaten/kota. ”Ditargetkan pada H-10 Lebaran semua rambu-rambu, marka jalan, sudah dilengkapi, juga perbaikan jalan rusak. Selain itu, sarana darurat jembatan Bailey, seperti di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dan kawasan Patimban, Kabupaten Subang mesti diganti jembatan permanen,” ujar Hery.