Ketua DPR: Pemaparan Kecurangan oleh BPN Prabowo-Sandi Prematur

Rencana Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno untuk memaparkan kecurangan selama Pemilu 2019, sore nanti, Selasa (14/5/2019), dinilai prematur. Sebab, hingga kini hasil Pemilu 2019 belum ditetapkan.

KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS

Ketua DPR Bambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Badan Pemenangan Nasional atau BPN calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, untuk memaparkan kecurangan selama Pemilu 2019, sore nanti, Selasa (14/5/2019), dinilai prematur. Sebab, hingga kini proses rekapitulasi suara pemilu masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

”Terlalu dini atau prematur kalau BPN menyampaikan berbagai kecurangan karena pengumuman (hasil pemilu) saja belum dilaksanakan. Jadi bagaimana mengetahui kecurangan itu? Jangan-jangan nanti hasilnya benar (tidak ada kecurangan-Red),” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Publik pun diyakininya sudah cerdas dalam melihat rencana BPN tersebut, dan tidak langsung menjustifikasi pemilu sarat dengan kecurangan seperti dituduhkan oleh BPN.

”Masyarakat juga pasti melihat, diumumkan saja belum, bagaimana kita bisa melihat ada kecurangan, ada suara yang hilang. Sebab, angkanya belum diumumkan,” ujarnya.

Meski demikian, sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal proses pemilu, dia menghargai upaya BPN untuk menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan kepada publik.

Selanjutnya, kejanggalan-kejanggalan itu hendaknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satunya mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi setelah hasil pemilu ditetapkan KPU.

”Negara sudah menyiapkan sarana untuk menyelesaikan adanya ketidakcocokan melalui MK. Artinya tidak harus diselesaikan di jalanan, tidak people power,” ujarnya.

Ditanyakan mengenai rencana BPN mengundang pula perwakilan negara-negara sahabat dalam acara sore nanti, Bambang menilai hal itu sah-sah saja sebagai langkah politik.

”Tapi, kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai,” katanya.

Apalagi proses pemilu telah dipantau oleh pengamat-pengamat asing. Tak hanya itu, DPR juga  mengundang parlemen negara-negara sahabat untuk ikut menyaksikannya. Mereka semua memuji karena pemilu yang rumit bisa digelar, dan kondisinya tetap aman, tertib, demokratis, tidak ada tekanan, dan tidak ada paksaan. ”Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyapa para pendukungnya saat acara doa bersama dan sujud syukur di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (19/4/2019). Acara ini digelar seusai Prabowo mengklaim dirinya bersama pasangannya, Sandiaga Uno, menang Pemilu Presiden 2019.

Sementara itu, anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, mengatakan, kegiatan BPN mengumumkan data kecurangan selama pemilu adalah bukti BPN tidak asal melempar tudingan. Dalam acara itu, BPN akan memaparkan bukti dugaan kecurangan secara terbuka dan transparan.

BPN juga turut mengundang sejumlah perwakilan duta besar negara lain, KPU, serta Bawaslu, untuk mendengar pemaparan, sore ini.

”Saya kira ini cara-cara yang baik dan bijak supaya semua masyarakat bisa menilai dan mengetahui. Ini menunjukkan kami terbuka, transparan,” ujar Riza.

Baca juga: Rekapitulasi Provinsi Diperpanjang

Dia mengaku, BPN telah melaporkan temuan itu ke Bawaslu secara bertahap. Laporan dugaan kecurangan diajukan sebelum hari pemungutan suara hingga setelah pemungutan suara. Beberapa di antaranya kampanye yang melibatkan kepala daerah dan camat, politik uang, dan sebagainya.

Baca juga: Pimpinan MPR Terbuka untuk Oposisi

Namun, ia menilai, dalam proses pengawasan dan penegakan tindak pidana pemilu, proses tindak lanjutan laporan itu terganjal koordinasi Bawaslu dengan pihak lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

”Kita tahu, Kejaksaan dan Kepolisian adalah bagian dari pemerintah sehingga laporan kami akan selalu mentah,” katanya.