Pemerintah Dorong Penataan Transportasi di Banyak Daerah
Penataan transportasi berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah mendorong penataan ini dapat dilakukan di banyak daerah.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penataan transportasi yang tepat tak hanya berdampak pada optimalnya pelayanan publik, tetapi juga arus perekonomian. Daerah dengan tata transportasi berbasis perekonomian dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya.
Jawa Timur merupakan salah satu contoh provinsi yang tengah menata transportasi yang menghubungkan antarkawasan industri dan perekonomian. ”Harapannya, (penataan transportasi) tidak hanya untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menunjang arus barang, jasa, serta logistik yang mudah, murah, dan cepat,” tutur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat ditemui setelah peganugerahan Wahana Tata Nugraha, Minggu (15/9/2019), di Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Jawa Timur menjadi pemenang utama Wahana Tata Nugraha Wiratama 2019. Terdapat 36 kabupaten/kota di Jawa Timur yang terlibat dalam Wahana Tata Nugraha. Angka itu menjadi jumlah terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem transportasi perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman, dan berkelanjutan. Pada penganugerahan tahun ini terdapat 92 provinsi, kabupaten, dan kota yang menerima penghargaan.
Selain Jawa Timur, provinsi yang mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama 2019 yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Utara, dan Lampung. Surat Keputusan Menteri Nomor 180 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 menyatakan, daerah yang menerima penghargaan perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengharapkan penghargaan Wahana Tata Nugraha mampu memotivasi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan pelayanan transportasi. Penghargaan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan penataan transportasi di tingkat daerah.
Survei daerah untuk penghargaan Wahana Tata Nugraha telah berlangsung sejak 2018. Dalam tahap penilaian yang berlangsung pada April 2019, terdapat 152 kabupaten/kota yang menjadi peserta.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, penghargaan tersebut dapat memacu daerah menerapkan sistem transportasi yang mudah, cepat, dan murah. Harapan jangka panjangnya, daerah tersebut menjadi ramah lingkungan.
Karena itu, Budi Karya menyatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator perhubungan perlu berkolaborasi untuk meraih tujuan-tujuan penataan perhubungan tersebut. ”Perlu koordinasi dan kolaborasi yang intensif karena pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri,” katanya. (JUD)