JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan DPR membantah revisi Undang-Undang Pemasyarakatan bisa melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Padahal, banyak kalangan mengkritik disahkannya revisi itu akan memudahkan narapidana korupsi memperoleh asimilasi atau pembebasan bersyarat. Menteri Hukum dan Hak Asasi [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses