5 Perusahaan di Riau Disidik Tim Gabungan Polri dan KLHK

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Anggota TNI yang diperbantukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu pemadaman kebakaran lahan kelapa sawit di Kampung Sri Gemilang, Kecamatan Koto Gasib, Siak apda Jumat (26/7/2019). Lahan yang terbakar masuk ke dalam konsesi PT WSSI. Pada Oktober 2019, kejadian kebakaran di areal perusahaan itu disidik oleh tim gabungan dari pusat.

PEKANBARU, KOMPAS – Tim gabungan Markas Besar Kepolisian RI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyidik lima perusahaan di Riau, yang lahannya terbakar saat musim kemarau 2019. Perusahaan itu adalah PT WSSI, PT RML, PT BKN dan PT GSM yang berlokasi di Kabupaten Siak dan PT G2 di Indragiri Hulu.

“Kami telah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan dan Siak. Proses penyidikan berkolaborasi dengan Direktorat Reskrimsus (Reserse Kriminal Khusus) Polda Riau, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Dirjen Gakkum KLHK (Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta ahli kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan hidup. Kami juga menyertakan Kejaksaan Tinggi Riau, agar memiliki gambaran tentang karhutla,” ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Brigadir Jenderal M Fadil Imran dalam ekspose kepada media di Markas Polda Riau, Jumat (11/10/2019).

Hadir dalam pertemuan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dan Kepala Polda Riau, Inspektur Jenderal Agung Setya Imam Effendi. Namun Fadil belum dapat memberikan keterangan lebih rinci, karena masih melakukan penyidikan lanjutan di lapangan, termasuk melakukan uji laboratorium yang melibatkan Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Baca juga : Petingi Korporasi Diperiksa

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Ekspose pengembangan kasus karhutla korporasi di wilayah Riau di Pekanbaru, Jumat (11/10/2019). Hadir memberi keterangan Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani (kiri), Kepala Polda Riau Irjen Pol Agung Setya (tengah) dan Direktur Tipiter Mabes Polri Brigjen M Fadil (kanan).

“Pemeriksaan masih berjalan. Kalau ada perkembangan, akan kami sampaikan kepada media. Yang jelas kami sangat berhati-hati karena perkara karhutla adalah scientific crime investigation (kejahatan yang membutuhkan pemeriksaan ilmiah),” tutur Fadil.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan dua perusahaan di Riau sebagai tersangka, yaitu PT Sawit Sumber Sejahtera (PT SSS) dan PT Adei Plantation yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Polisi bahkan telah menahan AOH, Manager Operasi PT SSS dan menetapkan Direktur Utama PT SSS EE sebagai tersangka mewakili korporasi.

Baca juga : PT SSS dan 27 Perorangan Jadi Tersangka Kebakaran Lahan di Riau

Terkait kebakaran di PT WSSI di Desa Sri Gemilang, Kecamatan Koto Gasip, Siak, Kompas secara langsung sempat melakukan pemantauan di lokasi saat lahan masih terbakar hebat pada akhir Juli 2019 . Setelah dua pekan terbakar, api akhirnya padam setelah turun hujan. Menurut Muchsin, staf lapangan PT WSSI, lahan yang terbakar merupakan areal yang dirambah oleh warga setempat.

Rasio mengungkapkan, kolaborasi antara KLHK dan Mabes Polri merupakan bukti pihaknya sedang melakukan pemeriksaan sebuah kejahatan yang serius dan luar biasa. Karena kebakaran lahan dan hutan, secara langsung berdampak terhadap kesehatan, gangguan perekonomian, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta asapnya melintasi batas negeri ke negara tetangga.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Penampakan lokasi kebakaran di Desa Air Hitam yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terbakar pada Sabtu (3/8/2019). Meskipun bernama hutan taman nasional, kondisi TNTN sebagian besar sudah dirambah dan tidak memiliki pepohonan lagi.

“Sebelum ini kami telah menyegel 10 perusahaan di Riau dan masih akan dilanjutkan. Kami masih mendalami kejahatan (korporasi) dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau memungkinkan, ada pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan atau mencabut izin perusahaan. Pada 2015, kami telah mencabut 3 izin perusahaan” papar Rasio.

Rasio menambahkan, mereka sudah sepakat akan menerapkan pasal berlapis kepada korporasi yang diduga membakar atau lalai menanggulangi kebakaran di lahannya. Misalnya korporasi akan diancam dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan lingkungan hidup, kehutanan serta perkebunan. “Kami menerapkan pasal berlapis agar ada efek jera,” tutur Rasio.

Kami menerapkan pasal berlapis agar ada efek jera. (Rasio Ridho Sani)

Kapolda Riau Agung menambahkan, pemeriksaan terhadap korporasi di Riau belum berhenti sampai disitu. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus-kasus kebakaran lahan.

Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Edwar Sanger mengungkapkan, sampai Jumat sore, beberapa lokasi kebakaran di Riau masih belum dapat dipadamkan. Berdasarkan pantauan satelit pengindera cuaca, pada Jumat petang, Riau memiliki 8 titik panas yang berada di lima kabupaten.

Baca juga : Polda Riau Tahan Petinggi PT SSS

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Petugas pemadam dari BPBD Riau sedang mengecek mesin pompa dan mengisi bahan bakar di embung Desa Rimbo Panjang, Selasa (8/10/2019). Sumber air embung berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi kebakaran. Sampai Jumat (11/10/2019), api di lokasi ini belum juga padam.

“Kebakaran di Rimbo Panjang, Kampar masih belum padam meski sudah diterjunkan pemadam darat dan dibantu dengan helikopter water bombing (bom air). Kami sudah mendatangkan alat berat untuk menyekat kebakaran agar api tidak menyebar,” kata Edwar.

Kebakaran di Rimbo Panjang yang hanya berjarak 30 kilometer dari Kota Pekanbaru, sempat menyebabkan kabut asap di wilayah Panam (perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kampar) pada Jumat pagi. Asap membuat jarak pandang menurun sampai dua kilometer. Namun, wilayah lain di Kota Pekanbaru,  cerah.

Edwar menambahkan, secara umum kebakaran lahan dan hutan di Riau sudah tidak sebesar puncak musim kemarau sepanjang bulan September. Namun, bukan berarti, lokasi kebakaran sekarang, tidak diwaspadai dan ditangani secara serius.

“Sebenarnya sekarang Riau sudah mendekati musim hujan, namun masih saja ada orang yang membakar lahan. Padahal rasanya seluruh cara sudah kami lakukan seperti imbauan, sosialisasi dan penegakan hukum,” kata Edwar.