Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia sebenarnya sudah bergulir sejak puluhan tahun lalu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Oleh
Eren Marsyukrilla (Litbang Kompas)
·4 menit baca
Megapolitan Jakarta sarat dengan berbagai masalah perkotaan yang membuat daya dukungnya terus menurun. Namun, bukan berarti semua beban masalah kota tersebut akan berkurang saat pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta.
KOMPAS/RINI KUSTIASIH
Terlihat dari udara tapak jalan tol Kalimantan yang belum tuntas dibangun, Kamis (19/9/2019). Jalan tol itu menjadi salah satu jalur yang diharapkan bisa mendukung konektivitas di kawasan ibu kota baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor meninjau lokasi itu dari udara menggunakan helikopter.
Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah bergulir sejak puluhan tahun lalu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pengumuman secara resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 menegaskan bahwa megarencana pembangunan ini bukan lagi wacana dan akan segera direalisasikan.
Saat ini proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sedang berlangsung. Pada tahap awal akan ada sekitar 205.000 orang yang pindah. Mereka terdiri atas 180.000 aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pejabat lainnya yang berkantor di Jakarta. Selebihnya, sekitar 25.000 orang merupakan anggota TNI dan Polri. Targetnya pada 2024 pemindahan tahap awal sudah dapat dilaksanakan.
Isu pemindahan ibu kota memang cukup menarik perhatian publik, tak terkecuali bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Jajak pendapat Litbang Kompas yang melibatkan 561 responden di Jabodetabek merekam, hampir semua responden mengatakan mengetahui rencana pemindahan ibu kota. Selain bertujuan meratakan pembangunan, alasan besar yang dikemukakan pemerintah tentang pemindahan ibu kota dikaitkan juga dengan beban kota Jakarta yang sudah sangat padat.
Masalah krusial
Persoalan fisik wilayah, ekonomi, dan sosial di Ibu Kota seolah saling bertautan satu sama lain dan sulit diurai. Oleh karenanya, langkah penyelesaian konkret dan komprehensif sangat dibutuhkan. Di antara banyaknya persoalan itu, mayoritas publik atau sekitar 60 persen masih menyoroti kemacetan lalu lintas.
Hingga kini, persoalan klasik keruwetan jalanan tersebut memang tak kunjung terurai. Sejumlah langkah untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal terus diupayakan, mulai dari perluasan jangkauan pelayanan angkutan umum, integrasi antarmoda, hingga peningkatan mutu trotoar dan penyeberangan untuk pejalan kaki.
Hal lain yang cukup mendapat perhatian adalah penanganan banjir. Sekitar 11 persen responden beranggapan persoalan ini paling mendesak diselesaikan. Sama halnya seperti kemacetan, persoalan legendaris ini butuh eksekusi yang serius. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan naturalisasi sungai juga menggalakkan program Zero Run Off atau pengelolaan sumber daya air hingga ke unit rumah tangga.
Tidak yakin
Lalu benarkah langkah pemindahan pusat pemerintahan ke Kaltim bisa menjawab persoalan Jakarta yang begitu kompleks? Menanggapi hal tersebut, persepsi publik terbelah. Ada sekitar 51 persen responden yang mengamininya. Mereka bisa jadi berharap dengan pindahnya pusat pemerintahan bisa mengurangi beban Jakarta. Namun, 44 persen publik lainnya berpendapat sebaliknya.
Ketidaksetujuan publik tersebut juga semakin ditegaskan oleh pendapat 60 persen responden yang tidak yakin bahwa pemindahan ibu kota dapat meringankan beban persoalan Jakarta. Kepindahan 1,5 juta warga Jakarta yang rata-rata terdiri atas ASN dan keluarganya hanya akan mengurangi 10-15 persen dari 10 juta jiwa penduduk Jakarta. Belum lagi tambahan sekitar 4 juta warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta pada siang hari. Jumlah tersebut tidak signifikan mengurangi beban kota yang daya dukungnya telanjur berkurang.
Di sisi lain, muncul pula keraguan, jika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan kota akan berkurang. Hampir separuh responden tidak yakin dengan komitmen pemerintah pusat ataupun Pemprov DKI untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta.
Di sisi lain, muncul pula keraguan, jika pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan Timur, perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan kota akan berkurang. Hampir separuh responden tidak yakin dengan komitmen pemerintah pusat ataupun Pemda DKI untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta.
Berimbang dengan kondisi tersebut, sekitar 44 persen publik optimistis dengan kinerja pemerintah untuk terus membangun Jakarta dan menyelesaikan persoalannya. Optimisme ini muncul seiring dengan tetap dilanjutkannya proyek-proyek pemerintah pusat dan Pemprov DKI (MRT fase II, LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, revitalisasi trotoar) meski proses pemindahan ibu kota sedang berlangsung.
Masih nyaman
Walau demikian, Jakarta tetaplah megapolitan yang akan terus berkembang pesat. Sisi buruk kota ini seolah tertutupi dengan gemerlap kemodernan. Bahkan, ketika pusat pemerintahan pindah, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis negara.
Jika sudah begitu, gula di Jakarta akan tetap manis menggoda sehingga kota ini tetap menjadi daya tarik. Sejauh ini hampir 70 responden merasa nyaman tinggal ataupun beraktivitas di Jakarta. Meski sudah nyaman, masih ada 60 persen responden yang meragukan langkah pemerintah dalam menangani kompleksitas persoalan Jakarta.
Sejauh ini hampir 70 responden merasa nyaman tinggal ataupun beraktivitas di Jakarta. Meski sudah nyaman, masih ada 60 persen responden yang meragukan langkah pemerintah dalam menangani kompleksitas persoalan Jakarta.
Ada begitu banyak alasan untuk jenuh dengan Jakarta, tetapi tidak sedikit pula alasan yang membuat orang dapat bertahan nyaman. Sekalipun tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta tetap akan menjadi naungan bagi belasan juta orang yang dihidupinya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Ff3a46bf9-2710-4d7b-b6d6-d01e945cfb5c_jpg.jpg){kind=logo}
