Dalam kasus Trump, keputusan bersalah atau tidak harus didukung sekurangnya dua pertiga senator yang menghadiri sidang. Kondisi tersebut membuat Demokrat dan Republik saling kunci.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
WASHINGTON, JUMAT — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Senat agar segera menyidang dirinya atas dua dakwaan yang dijatuhkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tuntutan itu belum bisa dipenuhi karena DPR belum menyerahkan dakwaan ke Senat.
”Setelah Demokrat tidak memberikan persidangan adil di DPR, tanpa pengacara, tanpa sanksi, tanpa apa pun, kini mereka mau mengatur Senat tentang bagaimana menjalankan persidangan. Sebenarnya, mereka tidak punya bukti apa pun, tidak berani unjuk diri. Mereka ingin lari. Saya ingin persidangan segera,” tulisnya di media sosial, Kamis (19/12/2019) malam waktu Washington atau Jumat pagi WIB.
Trump kini berstatus terdakwa setelah DPR menyetujui dua dakwaan terhadap Trump terkait skandal Ukraina. Lewat pemungutan suara pada Rabu malam waktu Washington, DPR mendakwa Trump menyalahgunakan kewenangan. Ia juga didakwa merintangi penyelidikan parlemen atas dugaan pelanggaran terkait dakwaan pertama.
Alih-alih segera menyerahkan dakwaan pemakzulan ke Senat selepas pengumuman hasil pemungutan suara, Ketua DPR AS Nancy Pelosi memilih menundanya. Padahal, seharusnya DPR memilih pendakwa yang akan meneruskan dua dakwaan itu ke Senat.
Pelosi secara terbuka menyatakan ragu Senat akan menyidang Trump secara adil. Keraguan itu diduga menjadi salah satu pemicu penundaan pengiriman dakwaan ke Senat.
Keputusan Pelosi membuat kelanjutan persidangan Trump tidak jelas. Senat tidak bisa memulai sidang sebelum ada dakwaan yang diserahkan DPR. Konstitusi AS ataupun tata tertib Parlemen AS tidak mengatur soal batas waktu penyerahan dakwaan dari DPR ke Senat.
Proses Senat
Di Senat, Ketua Fraksi Republik Mitch McConnell dan Ketua Fraksi Demokrat Chuck Schummer mencoba mencari jalan tengah. Namun, pertemuan pada Kamis malam itu gagal mencapai kesepakatan soal penyerahan dakwaan dari DPR ke Senat dan proses sidang. Mereka hanya setuju akan melanjutkan pembahasan soal itu selama liburan Natal dan Tahun Baru dimulai Sabtu, 21 Desember 2019.
Demokrat ingin persidangan menghadirkan sejumlah saksi dan bukti. Schummer meminta Senat memanggil mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton; Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney; penasihat Mulvaney, Robert Blair; dan pejabat Kantor Pengelolaan Anggaran, Michael Duffey; sebagai saksi. Mereka tidak hadir selama pemeriksaan DPR sebelum dakwaan dirumuskan dan dijatuhkan.
Sebaliknya, Republik menolak ada pemanggilan saksi dan pemeriksaan bukti. Bagi McConnell, semua pemeriksaan saksi dan dokumen seharusnya selesai di DPR. Permintaan Schummer dipadankan dengan meminta Senat mengulangi pekerjaan Demokrat yang menguasai DPR.
”Senator Schummer meminta Senator McConnell mempertimbangkan usulannya selama periode liburan. Sebab, Senator Schummer yakin pemeriksaan saksi dan dokumen amat penting,” kata juru bicara Schummer, Justin Goodman, kepada CNN.
Di Parlemen AS sekarang, Demokrat menguasai DPR dan Republik mengendalikan Senat. Dari 431 kursi terisi di DPR, 233 diduduki Demokrat. Sementara dari 100 kursi di Senat, 53 diduduki Republik.
Konstitusi AS mengatur, seluruh senator menjadi juri dalam persidangan atas dakwaan terhadap pejabat tinggi. Sidang di Senat berlaku selayaknya persidangan umum di pengadilan AS. Di sistem hukum AS, keputusan terdakwa bersalah atau tidak ada di tangan juri. Hakim hanya mengesahkan keputusan itu.
Dalam kasus Trump, keputusan bersalah atau tidak harus didukung sekurangnya dua pertiga senator yang menghadiri sidang. Dengan demikian, jika seluruh 100 senator hadir, akan butuh persetujuan dari sedikitnya 67 orang.
Kondisi tersebut membuat Demokrat dan Republik saling kunci. Republik membutuhkan dukungan dari sedikitnya 14 senator Demokrat untuk mendukung pembebasan Trump.
Sebaliknya, Demokrat membutuhkan dukungan sedikitnya 22 senator Republik untuk menyatakan Trump bersalah. Sejauh ini, baik di Republik maupun Demokrat tidak ada indikasi pembelotan sebanyak itu dari partai masing-masing. (AP/AFP)