Politik & Hukum Delapan Persoalan dalam Pilkada, DPD Dorong Revisi Undang-Undang

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Delapan Persoalan dalam Pilkada, DPD Dorong Revisi Undang-Undang

Sistem pilkada langsung termasuk yang dipersoalkan. Namun, tidak semua anggota Komite I DPD setuju sistem diubah. Begitu pula sejumlah pakar otonomi daerah. Pilkada langsung relevan dengan demokrasi dan desentralisasi.

Oleh Kurnia Yunita Rahayu
· 1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengidentifikasi setidaknya delapan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah. Untuk menyelesaikannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu direvisi. Berangkat dari hal tersebut, Komite I berencana [...]