Artikel dengan Tagar
PEMBANGUNAN DAERAH

DPD Minta Pemerintah Serius Tangani Banjir

Politik & Hukum ·

Dewan Perwakilan Daerah menuntut keseriusan pemerintah untuk menangani banjir yang melanda sejumlah daerah sejak awal 2020. Ke depan, harus ada strategi yang komprehensif untuk menuntaskan banjir.

KEAMANAN

Setumpuk Persoalan Picu Konflik Berulang di Papua

Politik & Hukum ·

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) minta dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Panitia Khusus Papua bentukan DPD akan ke Papua, Selasa (26/11/2019).

Video

Mobil Mewah Baru untuk Pimpinan Parlemen

Video ·
Pejabat Negara

Hujan November di Rekening Pejabat

Politik & Hukum ·

Bulan November, mungkin seiring dengan datangnya awal musim hujan, akan datang kiriman uang ke rekening para pejabat negara. Akumulasinya senilai Rp 7 miliar yang terhimpun dalam Tabungan Hari Tua.

MPR 2019-2024

Fadel Incar Kursi Ketua MPR, PDI-P Dukung Bambang Soesatyo

Politik & Hukum ·

Fadel Muhammad yang telah malang-melintang di dunia politik, berhasil terpilih menjadi pimpinan MPR dari unsur DPD. Berhasil terpilih belum menjadi tujuan akhirnya. Dia mengincar kursi Ketua MPR 2019-2024.

New Legislators

Tough Test for People's Representatives

English ·

In the midst of various promises to meet the challenge, several legislators immediately started lobbying for a number of positions in the legislature.

Editorial

Hope for the New House

English ·

A change in legislative power took place at the House of Representatives building in Senayan, Tuesday, Oct. 1, 2019. A total of 575 people have been inaugurated as members of the House.

MPR

Memperebutkan Posisi Ketua MPR RI

Kajian Data ·

Jabatan pimpinan MPR merupakan posisi terhormat dan strategis. Aturan menyebutkan, Ketua MPR harus melalui musyawarah untuk mufakat. Artinya, pemimpin terpilih nantinya belum tentu berasal dari partai pemenang Pemilu.

REVISI UU MD3

Mempertontonkan Perebutan Kekuasaan di MPR

Politik & Hukum ·

Pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Poin revisi yang menambah jumlah pimpinan MPR ini dinilai hanya akan mempertontonkan perebutan kekuasaan.

Halaman 1