Artikel dengan Tagar
wabah covid-19

Ketua MPR Minta ”Rapid Test” Covid-19 Digelar Cepat dan Luas

·

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden yang memulai ”rapid test” Covid-19 secara massal. Namun, ia meminta pemerintah untuk menggelarnya dengan cepat dan secara luas, tidak hanya di Jakarta.

LEGISLASI

”Omnibus” Atasi Obesitas Regulasi

Politik & Hukum ·

Pemerintah membuka dialog bagi pihak-pihak yang menolak RUU Cipta Kerja. ”Omnibus law” sesungguhnya untuk menjawab keluhan publik. Di sisi lain, komunikasi politik untuk RUU sapu jagat itu terus dijalin.

Isu PAPUA

Teror di Freeport dan Problem Papua

Politik & Hukum ·

Teror penembakan kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia. Teror menyiratkan problem Papua yang belum juga terselesaikan.

Keamanan Papua

Jalur Neraka Menuju Tambang Emas

Politik & Hukum ·

Sejak Januari lalu, tujuh penembakan ditengarai terjadi akibat ulah kelompok kriminal bersenjata di Papua. Tak hanya mengusik warga, tetapi juga menewaskan aparat. Mereka juga terus beraksi saat kunjungan MPR.

Penegakan Etik

Batas Etika Safari Pimpinan KPK

Politik & Hukum ·

Sudah tiga kali dalam sebulan ini pimpinan KPK menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal ini memantik kekhawatiran terkait batas etika penegak hukum di tengah pekerjaan rumah pemberantasan korupsi.

BUMN

Pemerintah Diminta Mengaudit Asabri

Politik & Hukum ·

Pemerintah diminta untuk mengaudit lembaga pengelola dana pensiun dan asuransi milik pemerintah, salah satunya PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Amandemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 dan Demokrasi Konstitusional

Politik & Hukum ·

Alarm demokrasi Indonesia berbunyi kencang setelah ada sejumlah usulan ”liar” yang mengemuka dalam amendemen konstitusi.

Amandemen UUD 45

Legitimasi Perubahan Konstitusi

Artikel Opini ·

Salah satu isu ketatanegaraan yang mengemuka sepanjang 2019 adalah rencana amendemen konstitusi. Rencana perubahan semakin mendapat perhatian ketika tebersit kabar untuk mengubah masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Dinamika Politik

Defisit Demokrasi di Tahun Pemilu

Artikel Opini ·

Di penghujung 2019, sebagian dari kita cemas dengan masa depan demokrasi. Sebelumnya, di awal tahun, sebagian kita cemas dengan prospek pemilu (serentak).

AMENDEMEN UUD 1945

Wacana Pemilihan Presiden oleh MPR Mulai Mendapat Penolakan

Politik & Hukum ·

Penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode berpotensi memunculkan nepotisme dan politik dinasti. Selain itu, petahana juga cenderung menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan.

Halaman 1