Artikel dengan Tagar
Izin Ormas

Meluruhkan Isu Radikalisme (3-habis)

Kajian Data ·

Perlawanan HTI melalui PTUN Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Mahkamah Agung pupus lantaran tidak satu pun pengadilan tersebut mengabulkan gugatan HTI. HTI yang dibubarkan melalui pencabutan status badan hukumnya sejak 19 Juli…

Izin Ormas

Meluruhkan Isu Radikalisme di Indonesia (2)

Kajian Data ·

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Ormas terkesan mendadak untuk menggantikan UU Ormas Tahun 2013 yang masih berlaku. Pemerintah mengakui bahwa negara memerlukan sebuah payung hukum untuk…

Izin Ormas

Meluruhkan Isu Radikalisme di Indonesia (1)

Kajian Data ·

Kandasnya perizinan FPI ternyata berbuntut panjang. Alih-alih mengeluarkan surat keterangan terdaftar yang baru, pemerintah melakukan screening untuk mengetahui dengan pasti rekam jejak dan ideologi organisasi kemasyarakatan Islam ini.

REVISI UU ORMAS

Koalisi Usulkan Tiga Poin Revisi UU Ormas

Politik & Hukum ·

JAKARTAKOMPAS Masuknya revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau ormas dalam Program Legislasi Nasional 2019 membuka peluang revisi akan dilakukan di 2019 Terkait hal itu Koalisi Kebebasan Berserikat mengusulkan setidaknya tiga…

Implementasi UU Ormas Perlu Dievaluasi

Kilas ·

JAKARTA KOMPAS Undang-Undang yang mengatur Organisasi Masyarakat perlu dievaluasi menyeluruhtermasuk pada aspek kewajiban pendaftaran Pemisahan peraturan yang lebih spesifik dapat menjadi salah satu jalan keluar Hal ini mengemuka dalam…

UJI MATERI MK

UU Ormas Gagal Diuji Lagi

Politik & Hukum ·

JAKARTA KOMPAS Pengujian materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas gagal diteruskan setelah pemohon Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis mencabut gugatannya Pencabutan itu dilakukan karena pemohon berhalangan hadir pada sidang…

Halaman 1