Artikel dengan Tagar

Meluruhkan Isu Radikalisme (3-habis)

Kajian Data  ·

Perlawanan HTI melalui PTUN Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Mahkamah Agung pupus lantaran tidak satu pun pengadilan tersebut mengabulkan gugatan HTI. HTI yang dibubarkan melalui pencabutan status badan hukumnya sejak 19 Juli...

Meluruhkan Isu Radikalisme di Indonesia (2)

Kajian Data  ·

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Ormas terkesan mendadak untuk menggantikan UU Ormas Tahun 2013 yang masih berlaku. Pemerintah mengakui bahwa negara memerlukan sebuah payung hukum untuk...

Meluruhkan Isu Radikalisme di Indonesia (1)

Kajian Data  ·

Kandasnya perizinan FPI ternyata berbuntut panjang. Alih-alih mengeluarkan surat keterangan terdaftar yang baru, pemerintah melakukan screening untuk mengetahui dengan pasti rekam jejak dan ideologi organisasi kemasyarakatan Islam ini.

Koalisi Usulkan Tiga Poin Revisi UU Ormas

Politik & Hukum  ·

JAKARTA,KOMPAS – Masuknya revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan atau ormas dalam Program Legislasi Nasional 2019 membuka peluang revisi akan dilakukan di 2019. Terkait hal itu, Koalisi Kebebasan Berserikat mengusulkan setidaknya...

Implementasi UU Ormas Perlu Dievaluasi

Kilas  ·

JAKARTA, KOMPAS – Undang-Undang yang mengatur Organisasi Masyarakat perlu dievaluasi menyeluruh, termasuk pada aspek kewajiban pendaftaran. Pemisahan peraturan yang lebih spesifik dapat menjadi salah satu jalan keluar. Hal ini mengemuka...

UU Ormas Gagal Diuji Lagi

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Pengujian materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas gagal diteruskan setelah pemohon Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis mencabut gugatannya. Pencabutan itu dilakukan karena pemohon berhalangan hadir pada...

Libatkan Pengadilan dalam Pembubaran Ormas

Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Langkah sejumlah fraksi partai politik di parlemen mengusulkan revisi Undang-Undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai tepat. Salah satu...

Sidang Pengujian Formil dan Materiil Tetap Digelar MK

Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Sidang Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap digelar oleh Mahkamah Konsitusi pada Kamis (26/10). Pada Sidang ini, MK...

Presiden Jokowi: Dukungan terhadap Perppu Jelas

Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo menyampaikan, dukungan terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang sudah jelas. Mayoritas suara di...

Lindungi Kebebasan Berserikat

Politik  ·

Berita utama di halaman 1 pada harian Kompas, Jumat (14/7), mengambil judul, Jaga Kebebasan Berserikat. Intinya, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan...