Artikel dengan Tagar

Pemerintah Daerah Didesak Hentikan Tambang di Pulang Pisau

Bebas Akses  ·

Aktivitas tambang emas ilegal selama bertahun-tahun memicu pencemaran merkuri sejumlah sungai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah didesak menghentikan aktivitas tersebut dengan mendorong alternatif mata...

Polemik Kasus Karhutla 2015

Video Berita   ·

Pengelolaan Register 45 Perlu Dikaji

Nusantara  ·

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengkaji ulang pengelolaan Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Rentetan bentrok antarmasyarakat yang terjadi di kawasan itu menjadi indikasi bahwa pola kemitraan tidak berjalan dengan...

Walhi Desak Konflik Lahan Diselesaikan Sebelum Kalsel Jadi Ibu Kota

Bebas Akses  ·

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak agar konflik lahan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Kalimantan Selatan menjadi ibu kota negara. Pemindahan lokasi ibu kota negara ke Kalimantan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Pemberian IMB di Pulau Reklamasi Preseden Buruk bagi Lingkungan

Metropolitan  ·

JAKARTA, KOMPAS – Pemberian lebih dari 1.000 izin mendirikan bangunan atau IMB di pulau reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai menjadi preseden buruk bagi masa depan lingkungan hidup di pesisir Jakarta. Wahana...

Privatisasi Pulau-pulau Kecil Ancam Kesejahteraan Nelayan

Metropolitan  ·

Sejumlah pulau kecil di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, diduga menjadi milik perorangan sehingga jadi kawasan privat. Privatisasi pulau merampas ruang gerak masyarakat nelayan di sekitarnya.

Gubernur Kalteng Janji Selesaikan Konflik dalam Tiga Bulan

Nusantara  ·

Gubernur Kalimantan Tengah berjanji akan menyelesaikan konflik lahan dan mengembalikan tanah-tanah milik masyarakat yang dirampas perusahaan atau pemegang ijin konsesi. Terdapat lima laporan dari lima kabupaten di Kalteng yang diserahkan...

Konflik Lahan di Kalteng Terus Terjadi

Nusantara  ·

Konflik terkait lahan pertanian terus terjadi di Kalimantan Tengah. Hal itu dipicu minimnya komitmen pemerintah mengevaluasi perizinan konsesi dan mengoreksi kebijakan di masa lampau.