Atasi Disparitas Harga, 28 Rute ”Jembatan Udara” Topang Tol Laut
Gerai Maritim menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi di kawasan Indonesia bagian timur. Program itu perlu ditopang dengan peta surplus dan defisit barang kebutuhan pokok dan barang penting tiap daerah.
Oleh
Hendriyo Widi Ismanto
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan 28 rute ”jembatan udara” untuk menopang kesinambungan program Gerai Maritim ke wilayah-wilayah pedalaman. Rute-rute yang akan beroperasi tahun ini menjangkau sejumlah daerah di Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan mengatakan, pembukaan rute ini merupakan kerja sama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, operator angkutan udara, dan otoritas bandara.
”Melalui pemanfaatan 28 rute jembatan udara itu, kami berharap Gerai Maritim dapat lebih optimal dalam menekan disparitas harga,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (26/2/2020).
Melalui pemanfaatan 28 rute jembatan udara itu, kami berharap Gerai Maritim dapat lebih optimal dalam menekan disparitas harga.
Jembatan udara merupakan bagian program Gerai Maritim untuk meningkatkan kelancaran arus barang serta menurunkan disparitas harga. Program itu diluncurkan pada November 2017 dengan 13 rute. Pada 2018 bertambah menjadi 43 rute dan pada 2019 sebanyak 39 rute.
Cakupan wilayahnya adalah daerah asal yang menjadi titik kumpul dengan wilayah tujuan di sekitarnya yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara. Wilayah itu antara lain Timika, Wamena, Dekkai, dan Tanah Merah di Papua; Masamba di Sulawesi Selatan; serta Tarakan di Kalimantan Utara.
Menurut Pohan, penambahan dan pengurangan rute jembatan udara dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan hasil evaluasi setiap tahun. Dengan demikian, pemanfaatan jembatan udara dapat semakin efektif dan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan di Indonesia.
”Barang yang diangkut melalui jembatan udara dapat terkoneksi dengan barang yang diangkut melalui tol laut dan subsidi angkutan barang di darat,” katanya.
Perwakilan Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Abdul Haris, mengusulkan konsep angkutan multimoda. Angkutan multimoda merupakan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak.
Abdul juga menyebutkan, empat kunci sukses pemanfaatan jembatan udara. Pertama, pemberian subsidi operasi (angkutan udara perintis kargo dan angkutan udara kargo) untuk jembatan udara, baik sebagai kelanjutan tol laut maupun tidak. Kedua, peran pemerintah daerah mendorong potensi perdagangan produk-produk daerah untuk mengisi angkutan balik.
”Kunci ketiga dan keempat adalah komitmen bersama dan koordinasi seluruh pihak terkait,” lanjutnya.
Peran pemerintah daerah mendorong potensi perdagangan produk-produk daerah untuk mengisi angkutan balik.
Kepala Subdirektorat Angkutan Barang Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Syaiful Bachri menegaskan, akan ada program subsidi angkutan barang perintis darat. Subsidi itu akan dimulai pada Maret 2020.
”Program subsidi angkutan barang perintis darat rencananya akan dimulai dengan 13 rute lintasan. Diharapkan angkutan darat akan terkoneksi dengan baik dengan tol laut dan jembatan udara,” ujarnya.
Peta kebutuhan daerah
Berdasarkan hasil evaluasi program Gerai Maritim 2019, pemanfaatan program Jembatan Udara berdampak positif bagi masyarakat. Rata-rata disparitas harga bahan pokok dan penting di beberapa daerah menjadi turun.
Di wilayah Papua, misalnya, perbedaan harga tertinggi terjadi pada komoditas beras yang turun sebesar 64-65 persen di Distrik Jila, Ilama, dan Hareapini. Minyak goreng juga turun sebesar 66,67 persen di Distrik Jila dan Alama, sedangkan telur ayam turun sebesar 66 persen di Distrik Long Apung.
Sementara harga gula pasir turun 64 persen di Distrik Alama, garam turun 53,33 persen di Long Bawan, dan harga semen turun 31,37 persen di Wamena.
Program itu perlu ditopang dengan ketersediaan peta surplus dan defisit barang kebutuhan pokok dan barang penting dari setiap daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Arzaedi Rachman berharap, program Gerai Maritim dapat menjadi salah satu upaya mengendalikan inflasi di kawasan Indonesia bagian timur. Ia juga meminta pelaku usaha dapat memaksimalkan pemanfaatan kapal pada muatan balik sehingga kapal tidak kosong dan bisa menutup biaya operasional.
”Program itu perlu ditopang dengan ketersediaan peta surplus dan defisit barang kebutuhan pokok dan barang penting dari setiap daerah. Melalui peta itu, efektivitas kerja sama antardaerah dapat semakin meningkat,” ujarnya.