Rasio Elektrifikasi Ditargetkan Capai 100 Persen Tahun Ini
Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan PLN melanjutkan proyek ketenagalistrikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Tahun ini pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen.
Oleh
ARIS PRASETYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus memperkuat pasokan listrik dengan meresmikan 19 proyek ketenagalistrikan. Peresmian oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, yang digelar secara virtual, Kamis (16/7/2020), itu terdiri dari 10 pembangkit listrik, 5 proyek jaringan transmisi, dan 4 proyek gardu induk.
Selain itu, PLN berhasil menjual tenaga listrik ke enam perusahaan smelter yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Total kapasitas terpasang proyek pembangkit listrik yang diresmikan mencapai 555 megawatt (MW) yang sebagian besar ada di wilayah Papua dan Maluku.
Adapun proyek jaringan transmisi tersebut memiliki panjang jaringan 280.000 kilometer sirkuit, sedangkan proyek gardu induk berkapasitas total 330 megavolt ampere (MVA). Dalam peresmian itu, PLN bersama pewakilan industri smelter menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan kapasitas total 774,5 MVA.
”Total investasi infrastruktur ketenagalistrikan ini, khususnya untuk 10 pembangkit listrik, nilainya mencapai Rp 15 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.038 orang,” ujar Arifin dalam sambutannya.
Total kapasitas terpasang proyek pembangkit listrik yang diresmikan mencapai 555 megawatt yang sebagian besar ada di wilayah Papua dan Maluku.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, sejumlah proyek pembangkit listrik yang baru saja diresmikan adalah bagian dari proyek pembangkit 35.000 MW. Kendati masih ada pandemi Covid-19, proyek pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi tetap berlanjut sembari memegang prinsip protokol Covid-19 secara ketat. Proyek tersebut adalah bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan industri di dalam negeri, khususnya industri smelter.
”Kendati masih ada pandemi Covid-19, kami berkomitmen untuk memenuhi hak dasar masyarakat, yaitu melistriki seluruh wilayah Indonesia,” kata Zulkifli.
Selain penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan enam perusahaan smelter, PLN juga menandatangani nota kesepahaman untuk memasok kebutuhan listrik bagi tujuh perusahaan smelter lain. Ketujuh perusahaan tersebut salah satunya PT Aneka Tambang Tbk. Total kapasitas pasokan tenaga listrik bagi ketujuh perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 395 MW.
Sambungan gratis
Dalam kesempatan itu, pemerintah dan PLN memberikan sambungan listrik gratis bagi 57.573 rumah tangga tak mampu yang ada di Indonesia bagian timur. Daya pasang untuk rumah tangga tersebut mencapai 450 VA.
Tak hanya itu, perusahaan swasta juga turut membantu penyambungan listrik gratis yang dilakukan Sinar Mas Group lewat program pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada 21.926 rumah tangga tak mampu yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
”Tersedianya pasokan listrik yang memadai di seluruh penjuru negeri adalah salah satu usaha untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu yang membuat salah satu pilar bisnis kami terus bergerak di sektor energi dan infrastruktur,” kata Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistiyanto.
Tersedianya pasokan listrik yang memadai di seluruh penjuru negeri adalah salah satu usaha untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 100 persen pada tahun ini. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang mengakses listrik dengan jumlah populasi di wilayah tersebut. Hingga triwulan I-2020, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 98,93 persen. Di tingkat nasional, rasio elektrifikasi terendah ada di Nusa Tenggara Timur yang sebesar 85 persen.
Terkait proyek pembangkit 35.000 MW, data 2019 lalu menunjukkan kapasitas pembangkit yang sudah beroperasi mencapai 5.071 MW, dalam tahap konstruksi sebesar 21.825 MW, dan sisanya masih dalam tahap penandatanganan kontrak, pengadaan, dan perencanaan. Program ini dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan serapan tenaga listrik dan pertumbuhan ekonomi nasional.