AS-UE Kecam Langkah Hun Sen, Bantuan bagi Kamboja Terancam Dicabut

AFP PHOTO / TANG CHHIN SOTHY

Aparat kepolisian Kamboja memblokir jalan saat berlangsung sidang pembacaan keputusan pembubaran partai oposisi di Mahkamah Agung di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (16/11).

PHNOM PENH, JUMAT -- Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang membubarkan satu-satunya partai oposisi di Kamboja. Namun, China mendukung langkah yang dilakukan Hun Sen.

Pembubaran partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), oleh Mahkamah Agung Kamboja atas tuduhan upaya penggulingan pemerintah yang sah, Kamis lalu, membuat Hun Sen tidak memiliki lawan dalam pemilu 2018.

Selain membubarkan CNRP, Hun Sen juga memenjarakan Pemimpin CNRP Kem Sokha dan sejumlah politisi maupun aktivis. Lebih dari 40 anggota parlemen dari CNRP telah lari keluar Kamboja, sementara sisanya dicabut hak politik mereka selama lima tahun.

AP Photo/Heng Sinith, File

Pemimpin partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRT), Kem Sokha, berdoa dalam upacara Buddha untuk memperingati tahun ke-20 serangan terhadap unjuk rasa anti pemerintah tahun 1997, di Phnom Penh, Kamboja, sebagaimana terlihat dalam foto bertanggal 30 Maret 2017.

• Mahkamah Agung Kamboja Bubarkan Partai Oposisi
• Siapa Kem Sokha, Pemimpin Baru Partai Oposisi CNRT?
• Tokoh Oposisi Kamboja Ditangkap
• Tajuk Rencana "Kompas": Matinya Demokrasi di Kamboja

Dalam pernyataannya, Washington menegaskan, tanpa kehadiran partai oposisi, pemilihan umum tahun depan tidak akan sah, bebas, dan adil. AS akan mengambil langkah konkret terkait perkembangan di Kamboja.

"Sebagai langkah pertama, kami akan menghentikan dukungan terhadap Komite Pemilihan Nasional Kamboja dan pemerintahannya," kata jubir Gedung Putih, Sarah Huckabee.

Sejak tahun 1993, negara-negara donor telah menyumbang miliaran dollar untuk membangun sistem multipartai di Kamboja pasca perang saudara berkepanjangan di negeri itu.

AP Photo/Heng Sinith

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, saat menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Kamboja di Phnom Penh, Kamboja, dalam foto bertanggal 9 November 2017.

Tidak sah

Kecaman juga datang dari Uni Eropa (UE) yang menegaskan pemilu tahun depan tidak akan sah tanpa kehadiran partai oposisi. "Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan persyaratan bagi Kamboja untuk memiliki akses ke pasar Uni Eropa," kata seorang jubir UE.

Sejauh ini Kamboja menikmati skema berupa akses ke pasar Eropa tanpa tarif. Hal serupa juga diperoleh Kamboja dari AS. Langkah ini telah membantu Kamboja, antara lain, membangun industri garmen dengan biaya buruh yang rendah. Baik AS maupun Uni Eropa menampung 60 persen ekspor Kamboja.

AP Photo/Frank Augstein

Mu Sochua, Wakil Ketua Partai Penyalamat Nasional Kamboja (CNRT), memberikan wawancara kepada wartawan kantor berita Associated Press di London, Inggris, Kamis (16/11). Ia salah satu dari puluhan aktivis oposisi yang lari Kamboja untuk menghindari tekanan aparat rezim pemerintahan PM Hun Sen.

Sejalan dengan itu, Senat AS kemarin meloloskan resolusi yang menyerukan Departemen Keuangan dan Kementerian Luar Negeri AS untuk memasukkan pejabat Kamboja ke dalam daftar yang asetnya dibekukan dan dilarang memasuki AS.

Senator Republik, John McCain, meminta pemerintah AS untuk segera menerapkan sanksi terhadap seluruh pejabat Kamboja yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan sabotase kebebasan.

Hal senada dinyatakan anggota Kongres, Steve Chabot, dari Kaukus "House Cambodia", yang menyebut pemilu Kamboja tahun depan adalah "palsu". "Ketika Anda memenjarakan rival Anda dan hampir separuh pejabat terpilih dari kubu oposisi harus lari ke luar negeri demi keselamatan mereka, Anda telah mendiskualifikasi diri Anda sebagai pemimpin," kata Chabot.

Di Beijing, Jubir Kemlu China Geng Shuang menyatakan, China mendukung Kamboja menjalani keputusannya. China merupakan negara donor terbesar, sekaligus investor terbesar, bagi Kamboja.

(AP/AFP/REUTERS)