Kejaksaan Tunggu Audit BPK terkait Kerugian Jiwasraya

Kejaksaan Agung segera melimpahkan kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya kepada penuntutan setelah menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus itu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga melintas di depan kantor pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Kamis (9/1/2020). Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2018 menemukan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan yang berakibat pada kerugian secara internal dan kerugian negara. Kementerian BUMN mendukung pembongkaran kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dan BPK serta akan tetap fokus menyehatkan perusahaan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya. Proses penghitungan ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara dialog interaktif ”Jaksa Menyapa” bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Selasa (3/3/2020), di Jakarta, mengatakan, proses penyidikan kasus dugaan korupsi Jiwasraya berjalan cepat. Sejalan dengan proses penyidikan oleh Kejagung, dilakukan pula penghitungan nilai kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Progresnya kita tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK. Setelah itu, kita limpahkan ke pengadilan,” kata Burhanuddin.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono menambahkan, setelah hasil audit muncul, kemudian dilakukan pemberkasan. Setelah itu, dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

Terkait dengan total kerugian negara sampai saat ini, kata Ali, dirinya tidak mengetahuinya sebab sampai saat ini angka kerugian negara masih terus dihitung dan masih dapat berubah. Sementara terdapat jutaan transaksi yang harus dinilai dan dihitung.

”Jadi, dinilai bersama-sama antara penyidik dengan auditor BPK, kemudian keluar angka itu (kerugian keuangan negara). Ini sudah berjalan lebih dari sebulan,” kata Ali.

Baca juga: Dunia Waspada Hadapi Virus Korona Tipe Baru

Secara terpisah, anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini proses penghitungan kerugian keuangan negara masih terus dilakukan. Penyelesaiannya ditargetkan dalam waktu dekat.

”Kami melakukan dua kegiatan, audit investigasi yang masih agak lama selesainya dan perhitungan kerugian negara yang relatif mendekati rampung dan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung,” kata Harry.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Dokumen penjelasan permasalahan Jiwasraya yang akan menjadi bahan rapat kerja antara Menteri BUMN Erick Thohir, Direksi PT Jiwasraya, dan Panitia Kerja Jiwasraya Komisi VI DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Rapat yang juga dihadiri jajaran Direksi Jiwasraya tersebut membahas langkah-langkah penyelesaian sengkarut Jiwasraya, khususnya pengembalian dana nasabah.

Sementara itu, aset sitaan yang telah dipastikan nilainya adalah perhiasan, yakni senilai Rp 250,65 juta. Penaksiran nilai perhiasan itu dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero).

Baca juga: Aset Sitaan Saham dalam Kasus Jiwasraya Sulit Ditaksir

Sementara itu, Selasa kemarin, tim penyidik memeriksa 22 saksi. Kebanyakan saksi yang diperiksa merupakan pemeriksaan tambahan atau lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Mereka berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten di BEI, perusahaan manajemen investasi, petugas bank, akuntan publik, pegawai Kementerian Keuangan, dan broker.