Bawaslu: 43 TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu (9/12/2020), masih menyisakan persoalan di sejumlah daerah. Bawaslu menyatakan, terdapat 43 TPS di sejumlah daerah yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga memasukkan surat suara pilkada ke kotak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (9/12/2020). TPS yang menggunakan tenda darurat itu melayani 429 warga yang mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Merapi.

SOLO, KOMPAS — Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020, Rabu (9/12/2020), masih menyisakan persoalan di sejumlah daerah. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyatakan, pemungutan suara ulang berpotensi dilakukan pada 43 tempat pemungutan suara di beberapa daerah.

”Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara dalam pilkada bisa dikatakan berjalan lancar. Namun, memang ada beberapa daerah yang berpotensi ada pemungutan suara ulang,” kata Ketua Bawaslu Abhan saat berkunjung ke Kantor Bawaslu Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/12/2020).

Abhan menjelaskan, 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang itu tersebar di sejumlah daerah. Beberapa daerah itu, misalnya, Agam, Bukittinggi, Sawahlunto, Pasaman, dan Tanah Datar (Sumatera Barat), Banggai, Tolitoli, dan Parigi Moutong (Sulawesi Tengah), Barito Selatan dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Binjai dan Labuhanbatu Utara (Sumatera Utara), serta Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Beberapa daerah lainnya adalah Indramayu (Jawa Barat), Malang (Jawa Timur), Tangerang Selatan (Banten), Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Utara, dan Kotamobagu (Sulawesi Utara), Kapuas Hulu dan Melawi (Kalimantan Barat), Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Bungo (Jambi), Kota Makassar dan Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan), Kutai Timur (Kalimantan Timur), Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), Nabire (Papua), serta Seram Bagian Timur (Maluku).

Baca juga: Klientalisme dalam Pilkada

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan memberikan keterangan kepada wartawan saat berkunjung ke Kantor Bawaslu Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/12/2020). Dalam kesempatan itu, Abhan, antara lain, menyampaikan adanya 43 TPS dalam Pilkada 2020 yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang karena sejumlah persoalan.

Abhan menyebut, potensi pemungutan suara ulang itu muncul akibat sejumlah persoalan, misalnya ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan pemilih menggunakan hak pilih orang lain. Selain itu, ada juga TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang karena ada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos surat suara.

”Ada juga KPPS yang membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” ungkap Abhan.

Abhan menambahkan, sampai sekarang, jajaran Bawaslu sedang mengkaji rekomendasi pemungutan suara ulang di 43 TPS tersebut. Dia berharap proses pemungutan suara ulang di sejumlah TPS itu bisa dilakukan secepatnya. ”Kami sedang kaji beberapa rekomendasi di TPS yang berpotensi ada pemungutan suara ulang,” katanya.

Baca juga: Antisipasi Potensi Kerumunan Seusai Pilkada

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Petugas KPPS mengenakan baju khusus untuk melakukan ”jemput bola” suara pemilih yang tengah melakukan isolasi mandiri di TPS 11 Desa Klari, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). Upaya ini untuk mencegah warga tidak kehilangan hak pilihnya.

Secara terpisah, anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Rahayu Werdiningsih, mengatakan, hingga Kamis siang, belum ada rekomendasi pemungutan suara ulang di Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Meski begitu, Sri menyebut, tim Bawaslu DIY sedang berada di Gunung Kidul untuk mencari tahu kebenaran informasi soal pemungutan suara ulang itu.

”Sampai saat ini belum ada rekomendasi pemungutan suara ulang. Tapi, ini kami baru turun ke Gunung Kidul untuk mengonfirmasi hal tersebut,” kata Sri.

Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara dalam pilkada bisa dikatakan berjalan lancar. Tapi, memang ada beberapa daerah yang berpotensi ada pemungutan suara ulang. (Abhan)

Imbauan Bawaslu

Terkait pelaksanaan pilkada, Abhan menilai, dalam proses pemungutan suara pada Rabu kemarin, sebagian besar masyarakat terlihat memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Berkat kesadaran itu, aktivitas pemungutan suara di TPS relatif tidak menimbulkan kerumunan.

”Kalau dilihat kemarin, kesadaran masyarakat cukup tinggi. Saya kira perlu apresiasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya dan berperilaku tertib di TPS,” tutur Abhan.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Tempat Pemungutan Suara 13 Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berjalan di lorong RSUD dr M Ashari, Pemalang, Kamis (9/12/2020). Di TPS 13 Bojongbata yang berada di kompleks rumah sakit tersebut, petugas melayani 389 pemilih, termasuk pasien Covid-19.

Abhan juga mengimbau agar para pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada 2020 tidak melakukan perayaan meski mereka disebut unggul dalam hitung cepat. Hal ini karena acara perayaan kemenangan berpotensi menyebabkan kerumunan yang bisa memperbesar risiko penularan penyakit Covid-19.

”Imbauan kepada semua pasangan calon, tim kampanye, dan juga partai politik untuk tidak euforia ketika, misalnya, pasangan calon yang didukung merasa mendapat perolehan suara terbanyak,” kata Abhan.

Baca juga: Tahapan Pilkada Belum Berakhir, Protokol Kesehatan Tidak Boleh Kendur

Abhan mengingatkan, proses penghitungan suara yang resmi adalah yang dilakukan secara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, hasil hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon ataupun lembaga survei bukan hasil resmi penghitungan suara.

”Ini, kan, masih proses penghitungan suara. Jadi, kita hormati prosesnya sampai selesai. Jangan kemudian merasa perolehan suaranya sudah tinggi, lalu euforianya berlebih dan euforia itu menimbulkan kerumunan,” tutur Abhan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Petugas KPPS di TPS 17 Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Kota Denpasar, Rabu (9/12/2020), melaksanakan tahap pemungutan suara di TPS 17 Banjar Kertasari. TPS 17 Banjar Kertasari, Kota Denpasar, mendapat perhatian, termasuk pula dikunjungi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, karena semua penyelenggara pilkada hingga saksi dan petugas pengamannya adalah perempuan.

Selain itu, Abhan juga mengatakan, jika ada pasangan calon yang belum puas terhadap hasil penghitungan suara yang resmi oleh KPU, mereka diharapkan tidak bertindak anarkistis. Mereka yang tidak puas itu diharapkan bisa menempuh jalur hukum.

”Kalau memang belum puas atas hasil rekapitulasi KPU, lakukan dengan mekanisme hukum yang ada. Kanal-kanal hukum itu harus dimanfaatkan. Jangan anarkistis,” papar Abhan.