Tahun Depan, Seluruh Bantuan Sosial Diberikan secara Tunai
Kasus suap bansos paket bahan pangan yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi pelajaran bagi pemerintah. Untuk mencegah penyelewengan terulang, tahun depan seluruh bansos diberikan secara tunai.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas persiapan penyaluran bantuan sosial tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Kasus suap bantuan sosial paket bahan pangan yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi pelajaran bagi pemerintah. Untuk menghindari penyelewengan dan memudahkan pengawasan, pemerintah memutuskan pada tahun depan seluruh bantuan sosial akan diberikan dalam bentuk tunai.
”Bantuan sosial yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), sudah diputuskan, sekarang (diberikan) tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) membahas persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Selama ini, bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sudah dibagikan dalam bentuk tunai. Begitu pula bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19 sudah disalurkan dalam bentuk tunai.
Hanya bansos untuk warga terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang diberikan dalam bentuk paket bahan pangan. Setelah dilakukan evaluasi, pemerintah memutuskan untuk mengubah skema bansos Jabodetabek menjadi bantuan tunai.
Petugas mempersiapkan paket bantuan dari pemerintah yang akan dibagikan kepada warga di RT 003 RW 004 kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2020).
Dengan perubahan skema penyaluran bansos dari paket bahan pangan menjadi uang tunai itu, diharapkan potensi penyelewengan bisa diminimalkan.
”Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian bansos Jabodetabek. Betul-betul dikirim ke akun rekening penerima manfaat,” ujar Presiden dalam ratas yang juga diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin tersebut.
Seusai ratas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, perubahan skema penyaluran bansos Jabodetabek juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat saat bantuan diserahkan. Dana bantuan akan diantar langsung oleh petugas PT Pos ke rumah para penerima manfaat.
Berdasarkan arahan Presiden, lanjut Muhadjir, masyarakat diminta menggunakan dana bantuan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pangan. ”Bapak Presiden tadi sudah mewanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi, bantuan ini tidak boleh sama sekali digunakan untuk membeli rokok,” kata Muhadjir.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan keterangan pers seusai ratas membahas persiapan penyaluran bansos 2021 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Ungkit daya beli
Dalam ratas perdana bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini itu, Presiden memerintahkan agar seluruh bansos, baik reguler maupun nonreguler, disalurkan pada awal Januari. Ini karena bansos diyakini akan menjadi pengungkit daya beli masyarakat yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.
”Yang ingin kami tekankan, pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko (PMK) dan ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Anggaran salah satunya akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dalam bentuk kartu sembako atau BPNT sebesar Rp 45,1 triliun. Sebesar Rp 28,7 triliun lainnya disalurkan dalam bentuk PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.
Selain bansos reguler, anggaran juga dialokasikan untuk bantuan nonreguler akibat pandemi Covid-19. Salah satunya bansos tunai (BLT) bagi 10 juta keluarga dialokasikan sebesar Rp 12 triliun. Tiap-tiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan selama empat bulan dengan nilai Rp 300.000 per bulan. Bansos nonreguler lain ialah BLT Dana Desa sebesar Rp 14,4 triliun, program kartu prakerja Rp 10 triliun, dan subsidi listrik selama enam bulan sebesar Rp 3,78 triliun.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan pers seusai ratas membahas persiapan penyaluran bansos 2021 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Perbaikan data perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah.
Sementara terkait dengan penyaluran bansos, Muhadjir meminta PT Pos dan seluruh bank Himbara untuk tidak menunda penyaluran kepada para penerima manfaat. ”Dana tidak boleh ditahan karena ini untuk memperkuat mempercepat daya beli konsumsi rumah tangga untuk mencegah dampak Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Untuk mengawasi penyaluran bansos, Mensos berjanji akan memperbaiki mekanisme distribusi. Tak hanya menyalurkan, Kementerian Sosial akan menyiapkan mekanisme pelaporan penerimaan bantuan. Dengan begitu, potensi penyelewengan bisa diminimalkan.
”Sehingga, kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong. Sebab, laporan-laporan itu akan masuk ke kami, di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” kata Risma.
