WASHINGTON, SENIN -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini semakin terdesak dengan munculnya pembisik kedua terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal Ukraina. Fakta ini semakin membantah pernyataan Trump bahwa skandal Ukraina merupakan kabar angin yang dihembuskan Demokrat.
Pembisik kedua ini muncul dengan informasi mengenai permintaan Trump agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyelidiki bakal calon presiden kubu Demokrat, Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, atas kasus korupsi yang terjadi di Ukraina. Keberadaannya dikonfirmasi oleh pengacara nonpartisan, Mark Zaid.
“Saya dapat mengonfirmasi laporan tentang pelapor kedua diwakili oleh tim hukum kami. Para pelapor juga telah membuat laporan yang dilindungi berdasarkan hukum dan tidak dapat disanggah. Pelapor (kedua) ini memiliki informasi langsung,” ujar Zaid melalui Twitter, Minggu (6/10/2019).
Dalam situasi normal, sejumlah pejabat hadir ketika Presiden AS menelepon pemimpin negara asing. Beberapa di antaranya memiliki akses atas transkrip atau rangkuman tertulis pembicaraan.
Menurut Zaid, pembisik kedua tersebut adalah seorang pejabat intelijen. Adapun pembisik pertama juga merupakan seorang agen CIA.
“Saya dapat mengonfirmasi bahwa perusahaan dan tim saya mewakili sejumlah pelapor sehubungan dengan komplain bertanggal 12 Agustus 2019. (Pelapor kedua) telah berbicara dengan Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen AS,” kata Bakaj, rekan Zaid.
Komplain yang dimaksud adalah laporan kepada Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen AS. Di sana tertulis, sekitar enam pejabat pemerintah khawatir Trump menggunakan kekuasaan sebagai presiden meminta campur tangan negara asing, yaitu Ukraina, supaya terpilih dalam Pilpres 2020.
Laporan itu juga mencantumkan Trump menunda pengiriman bantuan internasional kepada Ukraina senilai 400 juta dollar AS sebelum menelepon Zelenskiy pada 25 Juli 2019.
Trump mencurigai Joe Biden berperan atas pemecatan seorang jaksa Ukraina yang menyelidiki kasus perusahaan gas alam Burisma Holdings. Hunter Biden menjabat sebagai anggota direksi perusahaan itu.
Biden merupakan bakal calon presiden terpopuler dari Demokrat yang akan bertarung pada Pilpres AS 2020. Atas keterangan itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan presiden pada 24 September 2019.
Gedung Putih merilis transkrip percakapan telepon antara Trump dan Zelensky pada 25 September 2019. Meskipun panjang transkrip dipertanyakan, isi transkrip mengonfirmasi laporan pembisik pertama.
Trump berulang kali menyatakan ingin mengetahui sosok pembisik pertama. Keberadaan pembisik kedua dengan informasi langsung ini akan menyulitkan Trump dan para pendukungnya untuk kembali menuding laporan pembisik pertama hanyalah kabar angin dan upaya Demokrat untuk menjatuhkannya.
Bersikukuh
Trump tidak membahas mengenai kemunculan pembisik kedua. Namun, ia tetap bersikukuh pada pendirian Joe dan Hunter Biden melakukan kejahatan. Sebagai presiden, lanjutnya, ia berkewajiban untuk menyelidiki kemungkinan kasus korupsi.
“Sungguh luar biasa menonton dan membaca berita palsu melindungi Biden dan anaknya, Hunter, yang menerima lebih dari 100.000 dollar AS per bulan dari perusahaan Ukraina meskipun tidak berpengalaman di bidang energi. (Hunter) juga menerima 1,5 miliar dollar AS dari China walaupun tidak memiliki pengalaman,” tutur Trump, melalui Twitter, Minggu (6/10/2019).
Trump juga menyerukan agar China menyelidik Hunter Biden. Menurut dia, Hunter menggunakan pengaruhnya untuk menggalang dana untuk BHR Equity Investment Fund Management Co., perusahaan investasi China. Hunter memiliki saham di BHR.
Mayoritas pejabat dari Republik pun menunjukkan sedikit respons atas kontroversi yang dilakukan Trump. Beberapa berupaya untuk mengurangi kontroversi kelakuan Trump yang meminta bantuan negara asing.
“Saya ragu komentarnya mengenai China serius. Saya tidak bisa membayangkan itu yang ia lakukan. Tentu saja kita tidak mengharapkan China, Rusia, atau musuh keamanan nasional kita membantu dengan cara apapun,” kata Senator Roy Blunt, dari Republik.
Sedikit berbeda, Senator dari Republik Mitt Romney, Ben Sasse dan Susan Collins telah menyatakan keprihatinan atas kelakuan Trump.
Hingga saat ini, belum ada bukti Joe dan Hunter Biden melakukan tindakan ilegal. Juru bicara Biden, Andrew Bates menuturkan, Trump telah membuat pemerintahannya jatuh dengan menekan negara asing agar menyebarkan teori konspirasi mengenai Biden.
Penyelidikan pemakzulan DPR terus berlanjut. DPR telah mengirim surat panggilan kepada sejumlah pejabat Kemlu AS dan pengacara Trump, Rudy Giuliani.
Mantan Duta Besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch yang dilepaskan dari jabatan secara mendadak akan memberikan keterangan pada Jumat (11/10/2019). (AFP/REUTERS)