Politik & Hukum Pemilu Larangan Bekas Napi Korupsi Maju di Pilkada Dicabut

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Larangan Bekas Napi Korupsi Maju di Pilkada Dicabut

Sebagai gantinya, Peraturan KPU Nomor 18/2019 melimpahkan ke partai politik untuk memutuskan mantan napi korupsi yang ingin maju di pilkada. Saat seleksi oleh partai, bakal calon harus diutamakan bukan terpidana korupsi.

Oleh I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA/KURNIA YUNITA RAHAYU
· 1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Larangan bagi bekas narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak tertera di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Padahal, sebelumnya, komisi memasukkan larangan itu, salah satunya berkaca pada kasus [...]