Artikel dengan Tagar

Masyarakat Berikan Masukan soal Rancangan Undang-Undang KPK

Politik & Hukum  ·

Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah koalisi masyarakat sipil yang mendukung pasal-pasal bermasalah dalam RUU KPK.

Bebas Akses

Rp 40,75 Miliar Diduga Mengalir ke Rekening, KPK Tetapkan Eks Pejabat Pertamina Jadi Tersangka

Bebas Akses  ·

Sementara Siam merupakan perusahaan yang didirikan Bambang dan berkedudukan hukum di British Virgin Island. Perusahaan ini dibuat untuk menampung penerimaan uang dari Kernel Oil.

Penolakan Revisi Undang-Undang KPK Meluas

Politik & Hukum  ·

Di Surabaya, Jawa Timur, aksi penolakan revisi UU KPK berlangsung sejak Minggu dan Senin (8-9/9/2019) dan diperkirakan masih akan terjadi hingga tuntutan tersebut dipenuhi Presiden Joko Widodo.

Napi Berobat Harus Dikawal Petugas Lapas Senior

Nusantara  ·

Izin berobat masih menjadi celah yang kerap digunakan narapidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, untuk melakukan beragam macam pelanggaran.

Bebas Akses

Korupsi Bisa Membudaya, Antropolog Indonesia Tolak Revisi UU KPK

Bebas Akses  ·

Antropolog Indonesia menyatakan, revisi UU KPK adalah upaya sistematis pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika itu terjadi, para antropolog ini menilai lama-kelamaan korupsi di Indonesia bisa menjadi budaya.

Paus Fransiskus Kecam Keras Budaya Korupsi

Internasional  ·

Pemimpin umat Katolik Roma, Paus Fransiskus, dalam kunjungannya ke Madagaskar, Minggu (8/9/2019), mengecam budaya pengistimewaan dan korupsi.

DPR Kebut Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK

Politik & Hukum  ·

Komisi III DPR akan menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK pada Senin (9/9/2019). DPR tak membentuk panel ahli untuk menilai calon pimpinan KPK.

Perjuangan Panjang PDIP Meraih Pimpinan DPRD NTT

Nusantara  ·

Sejak 61 tahun Nusa Tenggara Timur hadir sebagai provinsi otonom, lepas dari Kepulauan Sunda Kecil, pimpinan DPRD Provinsi selalu berasal dari Partai Golkar sebagai pemenang pemilu

Divonis 8 Tahun Penjara, Khamami Tak Akui Kesalahan

Nusantara  ·

Bupati Mesuji nonaktif Khamami divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Salah satu hal yang memberatkan karena Khamami tidak mengakui perbuatannya. 

OTT Bupati Bengkayang Buktikan APBD Perubahan Rawan Dikorupsi

Politik & Hukum  ·

Anggaran tambahan yang termuat di APBD Perubahan dinilai rentan diselewengkan. Penyusunan APBD Perubahan yang relatif tidak terlalu ketat pengawasannya berpotensi membuat kepala daerah tergoda mencari celah korupsi.