Artikel dengan Tagar

Tidak Setor LHKPN, Tidak Dilantik

Bebas Akses   ·

Kenapa Mesti Ada yang Ditutupi…

Pemilu  ·

Kalau memang tidak ada yang mau ditutupi, kenapa tak segera dilaporkan? Begitulah pertanyaan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menanggapi batas akhir penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara periode 2018...

KPK Rilis LKHPN

Bebas Akses   ·

Banyak Caleg Abaikan LHKPN, Bisa Jadi Tolok Ukur Pemilih

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Banyak calon anggota legislatif yang tidak menunaikan kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama-nama mereka, berikut calon yang sudah...

Tingkat Kepatuhan DPR Belum 50 Persen

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS  – Tingkat kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, hingga Minggu (31/3/2019) siang, belum menyentuh 50 persen. Dengan tingkat kepatuhan seperti itu, integritas...

Tingkat Kepatuhan DPR Laporkan LHKPN Belum 50 Persen

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Tingkat kepatuhan lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara hingga Minggu (31/3/2019) siang, belum menyentuh angka 50 persen. Kepatuhan mereka sebagai...

Hari Terakhir Pelaporan, Tingkat Kepatuhan Baru 69,36 Persen

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS – Tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi baru 69,36 persen pada pukul 11.00 WIB. Sementara, batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara...

KPK Peringatkan Penyelenggara Negara Kepri

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para penyelenggara negara di Kepulauan Riau agar segera membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebelum tenggat berakhir pada 31 Maret mendatang. Sampai saat ini,...

Kesadaran Penyelenggara Negara Laporkan Kekayaan Masih Rendah

Nusantara  ·

JAMBI, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Provinsi Jambi dalam melaporkan harta kekayaannya. Sepanjang 2018, baru 34,83 persen pejabat eksekutif melaporkan harta kekayaannya....

Pemeriksaan 14 Kepala Daerah di Jambi Berhubungan dengan Zumi Zola

Bebas Akses  ·

JAMBI, KOMPAS—Pemanggilan 14 kepala daerah di Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada hubungannya dengan kasus korupsi dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Pejabat terkait diminta kooperatif untuk...