Artikel dengan Tagar
COVID-19

Pemerintah Susun Payung Hukum Karantina Kewilayahan

Politik & Hukum ·

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan karantina kewilayahan tak bisa dilakukan tanpa dibarengi aturan teknis. Pekan depan ditargetkan peraturan pemerintah terkait karantina wilayah, turunan UU No 6/2018, rampung.

Dampak Covid-19

Perppu Penundaan Pemungutan Suara Pilkada Opsi Paling Memungkinkan

Politik & Hukum ·

Setelah KPU menunda empat tahapan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, tahapan lanjutan juga terdampak. Penerbitan perppu penundaan hari pemungutan suara dinilai paling tepat dalam kondisi ini

Tata Kelola Pemerintahan

Dana Otsus Disertai Target Terukur

Politik & Hukum ·

Pemerintah menyiapkan formulasi untuk membenahi akuntabilitas dan output dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Penyaluran dana akan disertai target terukur.

Keamanan

Menkopolhukam Koordinasikan Penanganan Papua

Politik & Hukum ·

Mendagri Tito Karnavian memerintahkan pemda menjamin kebutuhan pokok pengungsi dari Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD akan menggelar rapat koordinasi penanganan pada Selasa.

Eks NIIS

Pemerintah Putuskan Tak Pulangkan Teroris Lintas Batas

Politik & Hukum ·

Pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid mengenai jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan NIIS. Namun, pemerintah tak akan memulangkan teroris lintas batas dari Indonesia.

PENYAKIT MENULAR

Pemerintah Siapkan Opsi 100 Pulau untuk Tempat Observasi

·

Observasi penyakit menular semakin penting saat wabah yang mematikan merebak. Karena itu, pemerintah menyiapkan pulau-pulau sebagai tempat observasi.

EVAKUASI WARGA

Pemerintah Akui Terlambat Beri Informasi Soal Karantina Warga di Natuna

Politik & Hukum ·

Muncul reaksi masyarakat Kabupaten Natuna terkait karantina warga Indonesia dari Wuhan, China. Hal itu terjadi karena adanya keterlambatan informasi yang disampaikan kepada warga terkait karantina warga di sana.

IKLIM USAHA

Pekerja Diminta Beri Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja

Nusantara ·

Pekerja harus memahami RUU Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah disusun pemerintah. Pekerja dan serikat pekerja diminta memberikan masukan agar produk hukumnya memberi masa depan lebih baik.

Pelanggaran HAM Berat

KKR Fasilitasi Proses Yudisial dan Non-yudisial

Politik & Hukum ·

Pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR mencakup dua mekanisme penanganan pelanggaran HAM, baik yudisial maupun nonyudisial.

Pelanggaran HAM Berat

KKR Fasilitasi Proses Yudisial dan Non-yudisial

Politik & Hukum ·

Pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR mencakup dua mekanisme penanganan pelanggaran HAM, baik yudisial maupun nonyudisial.

Halaman 1