Pemerintah China dinilai mengkhianati rakyat Hong Kong lewat UU Keamanan Nasional. Negara-negara Barat didorong untuk bersikap atas hal itu karena memiliki tugas moral hingga hukum untuk membela Hong Kong.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
Kompas
Para pengunjuk rasa berjalan sebelum dibawa ke rumah sakit, di kampus Universitas Politeknik Hong Kong (PolyU) di Hong Kong, China, 19 November 2019.
LONDON, SABTU — Mantan Gubernur Hong Kong era koloni Inggris, Chris Patten, menyatakan, China telah mengkhianati rakyat Hong Kong. Ia menilai negara-negara Barat memiliki tugas moral dan hukum untuk membela Hong Kong.
”Orang-orang Hong Kong telah dikhianati China,” kata Patten seperti dikutip surat kabar The Times. Inggris, katanya, memiliki tugas ”moral, ekonomi, dan hukum” untuk membela Hong Kong.
Patten, yang kini berusia 76 tahun, menyaksikan bendera Inggris diturunkan di atas Hong Kong ketika wilayah itu dikembalikan ke China pada 1997. Momen itu menandakan momen setelah lebih dari 150 tahun Hong Kong dikuasai Inggris.
Otonomi Hong Kong dijamin berdasarkan perjanjian ”satu negara, dua sistem” yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama China-Inggris tahun 1984. Deklarasi itu ditandatangani Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
Pemerintah Inggris harus menjelaskan bahwa apa yang kita lihat adalah penghancuran total deklarasi bersama.
Menurut Patten, rencana China memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong berisiko menghancurkan deklarasi itu.
Beijing siap memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong setelah kampanye berkelanjutan hingga berujung aksi-aksi protes pro-demokrasi tahun lalu di kota itu. Warga tidak ingin aneka kebebasan yang mereka nikmati terganggu oleh langkah-langkah Beijing.
”Apa yang kami lihat adalah kediktatoran baru China,” kata Patten. ”Pemerintah Inggris harus menjelaskan bahwa apa yang kita lihat adalah penghancuran total deklarasi bersama.”
AP PHOTO/VINCENT YU
Chris Patten. Foto dokumentasi 19 September 2017.
Lonceng kematian
Di Washington, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga telah mengecap undang-undang keamanan itu sebagai ”lonceng kematian” Hong Kong. Washington mengatakan sangat prihatin dengan undang-undang yang katanya akan merusak prinsip ”satu negara, dua sistem” itu.
Tindakan kontroversial, yang diajukan Jumat pada hari pembukaan sesi legislatif nasional China, itu sangat ditentang oleh anggota parlemen pro-demokrasi di Hong Kong. Pompeo menyebut proposal itu sebagai upaya untuk ”secara sepihak dan sewenang-wenang memberlakukan UU keamanan nasional di Hong Kong”.
Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan, Washington akan bereaksi ”sangat kuat” jika Beijing melanjutkan proses pengesahan hukum keamanan itu.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Jumat (22/5/2020) meminta Beijing mempertimbangkan kembali langkah itu. Ia pun memperingatkan respons AS sewaktu-waktu jika proses penerbitan UU itu berlanjut.
Sementara itu, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan, China mengambil risiko pelarian modal besar dari Hong Kong yang akan mengakhiri status wilayah itu sebagai pusat keuangan Asia.
Tak lama setelah itu, Departemen Perdagangan AS mengumumkan pembatasan baru pada ekspor ke China.
Kompas
Seorang pengunjuk rasa antipemerintah mendapat pertolongan medis di dekat Universitas Politeknik di Hong Kong, China, 16 November 2019.
Tindakan kontroversial, yang diajukan Jumat pada hari pembukaan sesi legislatif nasional China, itu sangat ditentang oleh anggota parlemen prodemokrasi di Hong Kong. Pompeo menyebut proposal itu sebagai upaya untuk ”secara sepihak dan sewenang-wenang memberlakukan UU keamanan nasional di Hong Kong”.
”Hong Kong telah berkembang sebagai benteng kebebasan. Amerika Serikat sangat mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali proposal bencana itu, mematuhi kewajiban internasionalnya, dan menghormati otonomi, lembaga demokrasi, dan kebebasan sipil tingkat tinggi Hong Kong, yang merupakan kunci untuk mempertahankan status khusus di bawah hukum AS,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan, keputusan untuk mengabaikan kehendak rakyat Hong Kong akan menjadi ”lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing untuk Hong Kong” di bawah perjanjian lama yang dikenal sebagai Deklarasi Bersama China-Inggris.
Washington memiliki pengaruh terbatas dengan China di atas Hong Kong. Namun, hal itu dapat mengakhiri hak istimewa ekonomi yang disukai Hong Kong saat ini jika Pemerintahan Trump menentukan bahwa deklarasi tersebut, yang seharusnya memberikan wilayah itu status khusus 50 tahun setelah kembali ke kekuasaan China di 1997, telah dilanggar.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Pemerintah China. Namun, dari Hong Kong dilaporkan, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, pemerintahnya akan ”bekerja sama sepenuhnya” dengan Parlemen China untuk melindungi keamanan nasional. Ia menyatakan hal itu tidak akan memengaruhi hak, kebebasan, atau independensi peradilan.
Kompas
Seorang pengunjuk rasa antipemerintah dalam sebuah bentrokan dengan aparat kepolisian Hong Kong di depan Universitas Politeknik di Hong Kong, 16 November 2019.
Patten mengatakan, Barat harus berhenti mengejar janji-janji Bejing terhadap Hong Kong. Ia pun memperingatkan Pemerintah Inggris untuk berhati-hati tentang keterlibatan pembuat peralatan telekomunikasi China, Huawei, dalam jaringan 5G di Inggris.
Mengutip laporan media Daily Telegraph, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana mengurangi keterlibatan Huawei dalam jaringan 5G di Inggris setelah krisis pandemi Covid-19 berlalu.
Beijing telah berulang kali menegaskan sikapnya atas krisis atau masalah di Hong Kong. Luo Huining, pejabat paling senior China di Hong Kong, beberapa waktu lalu mengatakan, UU Keamanan Nasional harus segera diberlakukan karena aksi protes 2019 merusak hukum, kemakmuran, dan stabilitas Hong Kong.
Dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Keamanan Nasional China, ia pun mengkritik apa yang disebutnya kekuatan asing yang ikut campur dalam urusan Hong Kong. (AP/REUTERS)
