Bengkulu Butuh Anggaran Pilkada Tambahan Rp 15 Miliar

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membutuhkan tambahan dana Rp 15 miliar untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur Bengkulu pada masa pandemi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintasi mural Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengajak peran serta masyarakat dalam pemilu di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (5/6/2020). KPU berharap pembahasan tambahan anggaran untuk pilkada serentak 2020 dengan standar protokol normal baru Covid-19 bisa tuntas sebelum dimulainya tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020.

BENGKULU, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 15 miliar untuk menyelenggarakan  pemilihan Gubernur Bengkulu pada masa pandemi. Tambahan dana itu menurut rencana diperoleh dari restrukturisasi naskah perjanjian hibah daerah dan pengajuan ke anggaran pendapatan belanja negara.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Syahputra, Kamis (18/6/2020), mengatakan, untuk melaksanakan pilkada Gubernur Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyetujui anggaran sebesar Rp 110 miliar dari alokasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dana ini digunakan untuk operasional petugas,  kampanye, penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), dan kegiatan lainnya.

Namun, pada situasi pandemi saat ini, sejumlah penyesuaian harus dilakukan. Jumlah TPS ditambah 304 unit dari 4.107 TPS menjadi 4.411 TPS. Selain itu, akan ada penambahan petugas. Satu TPS harus ada setidaknya 9 petugas. Alat pelindung diri (APD) juga harus disediakan bagi petugas yang berada di zona rawan dan langsung bersentuhan dengan banyak orang.

Karena itu, KPU Bengkulu membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 15 miliar. Kebutuhan dana  itu, menurut rencana, diperoleh dari dua sumber pendanaan, yakni dari restrukturisasi NPHD dan APBN. Dari NPHD diperkirakan diperoleh dana sebesar Rp 7,3 miliar, sisanya akan diusulkan kepada APBN.

Baca juga: Kebutuhan Anggaran Protokol Kesehatan Pilkada Disiasati dari Pencairan NPHD

Kompas/Heru Sri Kumoro

Tampilan layar peserta rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat secara daring itu membahas usulan tambahan anggaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Rapat juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB/Kepala Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

Restrukturisasi anggaran NPHD ini diperoleh dari langkah efisiensi sejumlah kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena pandemi, seperti rapat dan sosialisasi di gedung, karena itu semua dilakukan secara daring, kampanye akbar, kegiatan debat calon yang juga tidak menggunakan ruang besar, serta alat peraga yang tentu akan mengalami penyesuaian.

Irwan berharap penyesuaian itu tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. KPU menargetkan angka partisipasi pemilih minimal 77,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Pada pemilihan legislatif tahun 2019, angka DPT Bengkulu sekitar 1,3 juta pemilih.

Kami memastikan setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang terjangkit Covid-19, mendapatkan hak pilihnya.

Bawaslu Provinsi Bengkulu pun melakukan penyesuaian anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Bengkulu. ”Kami menyesuaikan dengan kegiatan di KPU,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap.

Penambahan anggaran di Bawaslu Provinsi Bengku diperkirakan Rp 1,2 miliar. Namun, pihaknya berupaya agar kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan efisiensi NPHD yang sudah disepakati sebelumnya, yakni Rp 50,5 miliar.

Baca juga: Kemampuan Pemda Biayai Pilkada Perlu Dievaluasi

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Tumpukan kotak suara berada di Kantor KPU Sumsel Palembang, Kamis (9/5/2019). KPU Sumsel mengambil alih proses penghitungan suara di KPU Kabupaten Empat Lawang menyusul adanya kerusuhan di kantor DPRD Empat Lawang, Selasa (7/5/2019).

Parsadaan mengatakan, tambahan anggaran yang diusulkan Bawaslu tentu tidak sebanyak KPU. Dia memberi contoh untuk petugas di TPS, hanya ada satu petugas yang akan mengawasi di satu TPS. ”Dananya pun tidak banyak, satu petugas akan diberikan pendapatan Rp 600.000,” katanya.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli APD bagi mereka yang bertugas di zona merah, terutama di sejumlah rumah sakit yang merawat pasien positif Covid-19.  Ada empat rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat perawatan pasien Covid-19 di Bengkulu dan di sana juga akan didirikan TPS.

”Kami memastikan setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang terjangkit Covid-19, mendapatkan hak pilihnya,” kata Parsadaan.