JAKARTA, KOMPAS — Ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ambang batas pencalonan itu dinilai tidak memiliki dasar di konstitusi sehingga berpotensi mencederai hak dan kesempatan partai politik [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses