PNS Korban Banjir Bisa Ajukan Cuti

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Pegawai negeri sipil (PNS) yang terdampak banjir di Jabodetabek bisa mengajukan cuti karena alasan penting. Cuti tersebut diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di setiap instansi, durasi cuti maksimal satu bulan.

JAKARTA, KOMPAS — Pegawai negeri sipil yang menjadi korban banjir diperkenankan untuk mengambil cuti karena alasan penting, maksimal selama satu bulan. Proses pengajuan dipermudah karena situasi darurat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (2/1/2020), mengatakan, cuti atau kesempatan tidak masuk kerja dalam waktu tertentu bagi pegawai negeri sipil (PNS) diperbolehkan.

Tjahjo mengatakan, cuti tersebut terbagi menjadi tujuh jenis. Beberapa di antaranya cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting. Ada juga cuti bersama dan di luar tanggungan negara.

Baca juga: 718 ASN Pemprov Jatim Izin Tak Masuk Kerja

Terkait dengan banjir yang melanda Jabodetabek sejak Rabu (1/1/2020), banyak warga menjadi korban, tidak terkecuali PNS. Oleh karena itu, kata Tjahjo, PNS terdampak banjir diperkenankan untuk mengambil cuti karena alasan penting.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo

Mengacu Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, cuti karena alasan penting dapat diambil asalkan memenuhi beberapa syarat, di antaranya ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia, sakit keras, dan mengalami kebakaran atau bencana alam.

”Banjir Jakarta dapat dikategorikan bencana alam sehingga pimpinan instansi dapat memberikan cuti karena alasan penting bagi pegawai yang terdampak bencana sesuai aturan yang berlaku,” kata Tjahjo.

Baca juga: Pemecatan Dapat Dikenakan kepada ASN yang Membolos

Ia mengungkapkan, sesuai peraturan, durasi cuti yang bisa diambil paling lama satu bulan. Namun, penilaian durasi lebih lanjut diserahkan pada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di setiap instansi.

”Lamanya cuti tergantung pada kondisi dan perkembangan bencana yang melanda. Keputusannya ditentukan oleh PPK masing-masing,” ujar Tjahjo.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan, proses pengajuan cuti karena alasan penting kali ini juga dipermudah. Pada penjelasan tentang cuti karena alasan penting yang ada pada Peraturan BKN No 24/2017 disebutkan PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam perlu melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga (RT).

”Poin tersebut bisa disesuaikan dengan kebijakan instansi. Tidak perlu surat keterangan dari ketua RT karena mungkin juga tengah terdampak bencana,” kata Bima.

Baca juga: Dampak Banjir Daerah Bertambah Parah

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan, PNS yang menggunakan cuti karena alasan penting tetap menerima penghasilan. Adapun penghasilan tersebut terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.

KOMPAS/HARRY SUSILO

Warga mengungsi dari banjir yang merendam Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/1/2020). Di daerah ini, ketinggian air 1-2 meter. Sejumlah wilayah di Jabodetabek dilanda banjir setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Tetap masuk

Meski diperkenankan mengambil cuti, sebagian PNS korban banjir di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tetap masuk. Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi Sajekti Rubiyah mengatakan, tidak sedikit PNS yang terdampak banjir, termasuk dirinya yang tinggal di perumahan Bulak Kapal Permai, Kota Bekasi.

”Kami semua tetap bekerja. Bukan di kantor, melainkan turun ke lapangan membantu warga,” kata Sajekti.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 52 lokasi banjir di Kota Bekasi, mulai dari permukiman hingga kantor pemerintahan.

DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT BEKASI

Suasana kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Kamis (2/1/2020). Kantor ini terendam banjir sejak kemarin.

Sayekti mengatakan, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pendapatan Daerah, yang terletak di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bekasi, terendam banjir sejak Rabu sore. Aliran listrik ke tiga kantor itu pun diputus.

Akibatnya, pelayanan publik tidak bisa dilaksanakan. Ketiga kantor itu akan beroperasi kembali saat banjir sudah surut.