JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pihak terus mendorong agar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada segera direvisi. Lemahnya aturan di undang-undang tersebut dapat menciptakan kekacauan dan ketidakpastian hukum penyelenggaraan pilkada. Menjelang pilkada serentak [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses